x

Usulan Yusril soal Ambang Batas Parlemen Berbasis Kursi Dinilai Bak Pedang Bermata Dua

waktu baca 2 menit
Selasa, 5 Mei 2026 14:19 320

TODAYNEWS.ID – ​Pengamat Politik Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, merespons usulan Menko Yusril Ihza Mahendra soal ambang batas parlemen yang tidak lagi berbasis persentase suara nasional, melainkan melalui jumlah perolehan kursi di DPR RI.

Dalam skema yang ditawarkan Yusril, ia menyarankan bahwa setiap partai politik minimal harus memiliki 13 kursi untuk dapat melenggang ke Senayan.

Angka ini merujuk pada jumlah komisi yang ada di DPR saat ini, dengan asumsi satu partai dapat menempatkan minimal satu wakil di setiap komisi.

Arifki menilai usulan tersebut secara teknis memang masuk akal untuk merapikan kinerja parlemen. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait potensi pergeseran makna representasi.

​”Gagasannya terlihat sederhana dan masuk akal secara teknis. Kalau satu partai punya minimal 13 kursi, artinya mereka bisa langsung ‘main’ di semua komisi. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi kita mau diukur dari kebutuhan struktur parlemen atau dari suara rakyat?” kata Arifki, pada Selasa (5/5/2026).

​Menurutnya, pendekatan berbasis kursi memang efektif untuk memastikan tidak ada lagi partai yang “setengah hadir” dalam pembahasan kebijakan. Meski begitu, terdapat risiko besar berupa distorsi suara pemilih yang tidak terkonversi secara utuh menjadi kursi.

​Salah satu solusi yang ditawarkan dalam wacana tersebut adalah membuka ruang bagi partai kecil yang tidak mencapai 13 kursi untuk bergabung atau membentuk fraksi gabungan.

Alih-alih mendukung gagasan Yusril, justru Arifki memperingatkan bahwa langkah ini bisa menjadi “pedang bermata dua”. ​Menurutnya koalisi yang dipaksakan demi memenuhi persyaratan angka berpotensi terjebak dalam politik transaksional ketimbang kesamaan visi.

​”Kita harus jujur, koalisi seperti ini berpotensi jadi sekadar formalitas. Bukan karena kesamaan visi, tapi karena kebutuhan angka. Ini yang bisa membuat politik kita makin transaksional,” tegasnya.

​Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa desain sistem ini cenderung menguntungkan partai-partai mapan.

Karena itu, Arifki menilai, meski upaya penyederhanaan partai terpahami bagus untuk stabilitas pemerintahan, namun jangan sampai hal tersebut mengorbankan keberagaman pilihan politik masyarakat.

​”Desain seperti ini secara tidak langsung mendorong penyederhanaan partai. Itu bagus untuk stabilitas, tapi jangan sampai mengorbankan keberagaman pilihan politik masyarakat,” tandasnya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA