Usulan Yusril soal Ambang Batas Parlemen Berbasis Kursi Dinilai Bak Pedang Bermata Dua

TODAYNEWS.ID – ​Pengamat Politik Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, merespons usulan Menko Yusril Ihza Mahendra soal ambang batas parlemen yang tidak lagi berbasis persentase suara nasional, melainkan melalui jumlah perolehan kursi di DPR RI.

Dalam skema yang ditawarkan Yusril, ia menyarankan bahwa setiap partai politik minimal harus memiliki 13 kursi untuk dapat melenggang ke Senayan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Sediakan Hunian Terjangkau bagi Pekerja

92 Dhanis Iswara

Angka ini merujuk pada jumlah komisi yang ada di DPR saat ini, dengan asumsi satu partai dapat menempatkan minimal satu wakil di setiap komisi.

Arifki menilai usulan tersebut secara teknis memang masuk akal untuk merapikan kinerja parlemen. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait potensi pergeseran makna representasi.

​”Gagasannya terlihat sederhana dan masuk akal secara teknis. Kalau satu partai punya minimal 13 kursi, artinya mereka bisa langsung ‘main’ di semua komisi. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi kita mau diukur dari kebutuhan struktur parlemen atau dari suara rakyat?” kata Arifki, pada Selasa (5/5/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Profil Menteri PPPA Banyak Dicari Usai Pernyataan Kontroversial Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi

210 Afrizal Ilmi

​Menurutnya, pendekatan berbasis kursi memang efektif untuk memastikan tidak ada lagi partai yang “setengah hadir” dalam pembahasan kebijakan. Meski begitu, terdapat risiko besar berupa distorsi suara pemilih yang tidak terkonversi secara utuh menjadi kursi.

​Salah satu solusi yang ditawarkan dalam wacana tersebut adalah membuka ruang bagi partai kecil yang tidak mencapai 13 kursi untuk bergabung atau membentuk fraksi gabungan.

Alih-alih mendukung gagasan Yusril, justru Arifki memperingatkan bahwa langkah ini bisa menjadi “pedang bermata dua”. ​Menurutnya koalisi yang dipaksakan demi memenuhi persyaratan angka berpotensi terjebak dalam politik transaksional ketimbang kesamaan visi.

​”Kita harus jujur, koalisi seperti ini berpotensi jadi sekadar formalitas. Bukan karena kesamaan visi, tapi karena kebutuhan angka. Ini yang bisa membuat politik kita makin transaksional,” tegasnya.

​Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa desain sistem ini cenderung menguntungkan partai-partai mapan.

Karena itu, Arifki menilai, meski upaya penyederhanaan partai terpahami bagus untuk stabilitas pemerintahan, namun jangan sampai hal tersebut mengorbankan keberagaman pilihan politik masyarakat.

​”Desain seperti ini secara tidak langsung mendorong penyederhanaan partai. Itu bagus untuk stabilitas, tapi jangan sampai mengorbankan keberagaman pilihan politik masyarakat,” tandasnya.