Polemik Pengadaan Motor Listrik MBG Hening, Pengamat Minta DPR Serius Awasi Penggunaan Anggaran BGN

TODAYNEWS.ID – Pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang sempat menimbulkan polemik publik hingga menjadi sorotan dari Komisi IX DPR RI, kini polemik pengadaan tersebut seketika hening begitu saja.

Pengadaan motor listrik yang diperuntukkan untuk Kepala SPPG atau Dapur MBG sebelumnya kerap dinilai tak memiliki urgensi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

2 hari  lalu

Legislator Komisi VIII Imbau Jemaah Jaga Kekompakan Selama Ibadah Haji 2026

55 Dhanis Iswara

Bahkan pengadaan motor listrik tersebut juga dinilai bahwa BGN sedang menghamburkan uang negara disaat semua kementerian/lembaga tengah melakukan efisiensi anggaran.

Menanggapi itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, mendesak DPR, khususnya Komisi IX untuk betul-betul mengawasi penggunaan anggaran BGN.

“DPR harus serius melakukan pengawasan terhadap BGN supaya penggunaan anggaran yang begitu besar tepat sasaran dan diprioritaskan untuk MBG,” kata Fernando kepada TODAYNEWS.ID, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga

23 jam  lalu

Komisi IX Minta Layanan Trauma Healing Diberikan kepada Korban Kecelakaan Kereta

47 Dhanis Iswara

“Apalagi belakangan ramai menjadi perbincangan publik terkait dengan penggunaan anggaran secara besar-besaran yang peruntukannya bukan untuk MBG,” tambah Fernando.

Fernando juga menyoroti soal tidak terealisasinya rencana pemanggilan Kepala BGN Dadan Hindayana oleh Komisi IX pada masa sidang DPR kemarin atau sebelum masa reses terkait polemik penggunaan anggaran yang begitu besar.

Untuk itu, Fernando menyarankan kepada Komisi IX DPR untuk segera memanggil Kepala BGN untuk meminta penjelasan secara terbuka terkait pengadaan tersebut.

Selain itu, Fernando juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan anggaran BGN.

“DPR harus segera memanggil Kepala BGN dan meminta ke pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit,” tegas Fernando.

Lebih jauh, Fernando juga menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot jajaran petinggi BGN karena dinilai gagal dalam menyukseskan program MBG.

“Selain itu, Prabowo harus serius menjalankan program unggulannya makan bergizi gratis. Keseriusan tersebut dengan mengganti Kepala dan semua wakil kepala BGN,” pungkasnya.

Komisi IX cecar BGN terkait Pengadaan motor listrik

Seperti diketahui, sebelumnya Komisi IX DPR RI ramai-ramai mencecar BGN terkait pengadaan motor listrik tersebut dan beberapa pengadaan lainnya yang dinilai tak memiliki urgensi terhadap program MBG.

Anggota Komisi IX DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui alasan terkait pengadaan motor listrik tersebut yang menjadi polemik publik.

“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurang keterbukaan,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi IX lainnya Asep Romy Romaya, mempertanyakan pengadaan puluhan ribu motor listrik tersebut yang diperuntukkan kepada kepala SPPG.

Menurutnya pengadaan motor listrik tersebut sejatinya tidak ada dalam rancangan anggaran belanja (RAB). Sebab itu, hal ini menjadi pertanyaan bagi Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BGN.

“Saya sebagai wakil rakyat ya, ketika tidak ada RAB-nya pengajuan terkait keuangan, ketika tidak ada, kenapa jadi ada? Kan itu salah satu permasalahan,” kata Asep saat ditemui wartawan TODAYNEWS, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Achmad Ruyat, juga menanggapi soal polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh BGN. Ia menilai pengadaan motor listrik tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak dan juga tak memiliki kaitan dengan program MBG.

Terlebih kata dia, disaat sejumlah kementerian dan lembaga negara tengah melakukan efisiensi, semestinya BGN juga melakukan hal serupa.

“Ya kalau saya melihat sih belum prioritas ya, karena memang di kementerian dan lembaga di satu sisi banyak program-program strategis yang melakukan efisiensi, ya kan,” kata Ru’yat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, bahwa seluruh Anggota Komisi IX DPR terkejut saat pertama kali mendengar kabar pengadaan motor listrik tersebut.

Untuk itu, Komisi IX kata Charles, meminta Kepala BGN Dadan Hindayana agar membatalkan proyek pengadaan motor listrik tersebut.

“Dengan adanya pengadaan ini ditengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu,” tegas Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Rencana Pemanggilan Kepala BGN

Komisi IX DPR kata Charles Honoris, akan memanggil Kepala BGN dalam rapat pada pekan depan untuk menggali informasi lebih dalam terkait program pengadaan motor listrik tersebut.

“Dan kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan terkait berbagai isu tentang MBG termasuk terkait dengan pengadaan dua puluh ribuan motor Listrik yang diadakan oleh BGN,” tegas Charles.

Rencana pemanggilan itu juga dibenarkan Asep Romy Romaya, bahwa Komisi IX DPR akan meminta pertanggungjawaban BGN dalam pengadaan motor listrik tersebut dan akan segera memanggil BGN Senayan.

“Kan uang itu harus dipertanggungjawabkan, menyampaikan terhadap masyarakat. Makanya dalam hal ini, mungkin Komisi IX akan segera memanggil BGN untuk kita minta pertanggungjawaban, sampai ambil inisiatif membeli motor listrik itu,” kata Asep.

Namun, hingga kini (masa reses DPR), Komisi IX DPR juga belum melakukan pemanggilan terhadap Kepala BGN, sehingga polemik terkait pengadaan tersebut belum menemui titik terang dan semakin menimbulkan pertanyaan bagi publik.