Komisi IX DPR Bakal Panggil BGN Terkait Polemik Pengadaan 25 Ribu Motor MBG

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengklarifikasi pengadaan 25.000 unit motor listrik sebagai bagian dari program operasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Neng Eem mengatakan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui alasan terkait pengadaan motor listrik tersebut yang menjadi polemik publik.

Baca Juga

6 hari  lalu

DPR: Harga Minyak Naik Sebesar US$ 1 per Barel Saja Potensi Menambah Beban Negara

83 Dhanis Iswara

“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurang keterbukaan,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Neng Eem menilai kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategi nasional tersebut.

Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik.

Baca Juga

3 hari  lalu

JK Laporkan Rismon Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim

68 Azis Arriadh

“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.

Sebagaimana diketahui, isu ini mencuat setelah Kepala BGN menyatakan bahwa dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada tahun 2025, sebanyak 21.801 unit hingga kini belum didistribusikan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kendala administrasi terkait status Barang Milik Negara (BMN) disebut menjadi alasan utama tertahannya ribuan kendaraan operasional tersebut.

Neng Eem mengingatkan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut.

Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan serta potensi mencakup dana negara.

“Program MBG ini mencakup penyediaan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar masyarakat dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” tegas Neng Eem.

Untuk itu, Komisi IX DPR kata Neng Eem, akan mencermati perkembangan proses administrasi BMN dan distribusi kendaraan tersebut. Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur mengenai urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi di berbagai daerah.