Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, DPR Minta Prabowo Lobi Iran

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran langsung dalam upaya diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya dua kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz.

Menurut Syafruddin, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memanas tidak bisa ditangani hanya melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antar kepala negara.

Baca Juga

3 hari  lalu

Menhub Tinjau Arus Balik Lebaran 2026, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Maret

97 Azis Arriadh

“Saya kira masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran saat ini masih melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Adapun dua kapal tanker Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro masih tertahan akibat meningkatnya ketegangan antara Republik Islam Iran, Amerika Serikat dan Israel.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Puasa yang Sesungguhnya Dimulai Setelah Idulfitri

390 Akbar Budi

Sebelumnya, ada 4 kapal Pertamina di kawasan Selat Hormuz. Namun, dua kapal yakni PIS Rinjani dan PIS Paragon sudah berpindah dari kawasan sejak awal bulan.

Syafruddin menilai, langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi, namun perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.

“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, sehingga gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas energi global.

Legislator dari Fraksi PKB itu menilai, keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk Iran.

Ia berujar, pendekatan multilateral sangat diperlukan saat situasi perang masih berlangsung di Iran. Di sisi lain, ia menilai masalah ini harus menjadi momentum untuk mempercepat strategi diversifikasi pasokan energi agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.

“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengaku kesulitan untuk mengeluarkan kapal tanker PT Pertamina (Persero) dari Selat Hormuz mengingat situasi di kawasan Timur Tengah yang masih bergejolak.

Meski begitu, kata Bahlil, pemerintah tetap mengintensifkan komunikasi agar kedua kapal tanker Pertamina dapat segera keluar dari Selat Hormuz dengan aman.

“Kita masih berkomunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kapal kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kita keluar dari Selat Hormuz, tapi komunikasi terus kita bangun,” ujar Bahlil usai Rapat di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3).