Pimpinan Komisi X Tak Sepakat Anggaran Pendidikan Dipangkas

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, menyikapi rencana pemerintah yang ingin menerapkan efisiensi pemangkasan anggaran pendidikan.

Menurutnya, upaya dalam menekan defisit APBN di tengah tekanan global memang penting. Namun demikian, langkah tersebut tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan yang merupakan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Dunia Diambang Krisis Energi, Ketahanan BUMN Diuji

447 Dhanis

“Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya bukanlah langkah yang ideal, kecuali dilakukan secara sangat akurasi dan tidak menyentuh inti program-program,” ujar Lalu Hadrian Rifani, Kamis (26/3/2026).

Ia menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan investasi strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta daya saing bangsa.

Oleh karena itu, apabila efisiensi anggaran harus dilakukan, maka yang seharusnya dipangkas adalah belanja-belanja non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program-program yang tumpang tindih.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Cucun Soroti Ancaman Global saat Buka Muscab PKB Tulungagung

354 Akbar Budi

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan secara luas berpotensi menimbulkan dampak serius. Dalam jangka pendek, hal tersebut dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Sementara dalam jangka panjang, kebijakan tersebut berisiko menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan,” tambahnya.

Oleh karena itu, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mencari alternatif efisiensi lain, seperti meningkatkan efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

“Pada prinsipnya, kami tidak menolak efisiensi. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, khususnya di bidang pendidikan,” tutup Lalu Hadrian Irfani.