Oknum BAIS Terlibat Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis, DPR: Bongkar Dalangnya!

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar aktor intelektual di balik serangan air keras terhadap Aktivitis KontraS, Andrie Yunus.

Penegasan ini muncul setelah Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI mengungkapkan bahwa empat pelaku penyerangan merupakan oknum anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi III Minta Polisi Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras kepada Aktivis HAM

76 Dhanis Iswara

“Aparat harus mengungkap siapa aktor intelektual dan membuka motif aksi kekerasan ini secara terang benderang. Keadilan substantif hanya bisa tercapai jika pusat kendalinya terbongkar,” tegas Mafirion, Kamis (19/3/2026).

Mafirion mengatakan, jika otak dari penyerangan tersebut tak terungkap, maka penegakan hukum hanya akan menyentuh permukaan tanpa menyelesaikan akar permasalahan.

“Motifnya harus dibuka, apakah ini bentuk intimidasi yang terstruktur terhadap aktivisme? Negara tidak boleh kalah oleh praktik teror yang mengancam kebebasan sipil,” tegasnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Program Makan Bergizi Gratis di Daerah

71 Afrizal Ilmi

Legislator dari Fraksi PKB itu juga menilai keterlibatan oknum intelijen negara dalam serangan terhadap pembela HAM adalah alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia.

Ia menyebut adanya upaya sistematis untuk membungkam kerja-kerja advokasi kemanusiaan melalui praktik teror yang diselenggarakan.

“Fakta bahwa pelaku yang berasal dari institusi negara menunjukkan masih adanya ancaman nyata terhadap penegakan HAM dari pihak yang seharusnya bersifat pelindung,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mafirion mengatakan jika negara gagal menyentuh “tangan-tangan” di balik para pelaku, maka pemerintah akan kehilangan kepercayaan publik.

Untuk itu, Ia meminta para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya guna memberikan efek jera yang kuat bagi siapa pun yang berniat merusak ruang demokrasi.

“Sudah saatnya negara menunjukkan keberanian, bukan sekadar prosedur. Aparat wajib menelusuri siapa yang memerintah, membiayai, dan menguntungkan. Jika gagal mengungkap dalangnya, maka publik berhak bertanya: ada apa di balik diamnya kekuasaan? Keadilan tidak boleh berhenti di permukaan,” pungkas Mafirion.