Stok Beras 3,53 Juta Ton, DPR Dorong Pemerintah Siapkan Strategi Ekspor

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera merumuskan peta jalan ekspor beras produksi petani dalam negeri. Permintaan tersebut muncul menyusul melimpahnya stok beras nasional yang tercatat mencapai 3,53 juta ton pada akhir Desember 2025.

“Tantangan kita hari ini menurunkan biaya produksi dan memperbaiki mutu sehingga dapat bersaing dengan negara produsen beras lainnya dalam merebut potensi pasar global,” kata dia di Jakarta, Minggu.

Selain itu, Alex menjelaskan bahwa upaya menurunkan biaya produksi sebenarnya sudah memiliki contoh inovasi dari kalangan petani. Salah satunya datang dari Sumatera Barat melalui metode Sawah Pokok Murah yang ditemukan oleh petani inovatif Ir Djoni.

Menurut dia, metode Sawah Pokok Murah telah diuji coba di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar dan hasil panennya tidak kalah dibandingkan metode konvensional. Bahkan metode tersebut dinilai lebih efisien karena tidak melalui proses pengolahan tanah yang selama ini menjadi komponen biaya terbesar dalam bercocok tanam.

Selain itu, metode Sawah Pokok Murah juga tidak membutuhkan pemupukan kimia serta penyemprotan pestisida maupun fungsida. Dengan pendekatan tersebut, biaya produksi dapat ditekan secara signifikan bagi para petani.

Lebih jauh, Alex menyebut metode tersebut juga relatif tahan terhadap perubahan cuaca. Bahkan saat musim kemarau, produksi tetap dapat dipertahankan sehingga risiko gagal panen akibat faktor cuaca bisa semakin kecil.

“Walaupun topografi daerahnya perbukitan sehingga tidak memiliki hamparan sawah yang luas, Sumatera Barat ini sudah mampu swasembada beras sejak lama,” kata dia.

Ia menambahkan inovasi Sawah Pokok Murah telah diterapkan secara masif di sejumlah daerah seperti Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan Dharmasraya. Dengan penerapan tersebut, biaya produksi diyakini akan jauh lebih rendah dibandingkan metode konvensional yang selama ini digunakan petani.

Namun demikian, menurut Alex, masih terdapat persoalan yang perlu segera diatasi, yaitu tingginya angka patahan (broken) atau menir pada beras nasional. Masalah tersebut dinilai menjadi hambatan utama untuk menembus pasar global.

Ia menilai persoalan kualitas ini memerlukan campur tangan pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta dunia perguruan tinggi untuk melakukan riset secara berkelanjutan.

Saat ini, kata dia, beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mengandung patahan atau menir sekitar 25 hingga 40 persen. Angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan beras dari negara produsen lain di Asia Tenggara yang kadar broken-nya sudah berada di kisaran 5 persen.

“Jika kondisi ini tak segera diatasi, pasar beras global akan sulit ditembus,” kata Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.

Menurut dia, apabila pasar global tidak dapat dimanfaatkan, program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadapi kendala.

Saat ini, pemerintah tengah mendorong peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sektor pertanian. Namun di sisi lain, daya serap pasar dalam negeri dinilai belum bertambah secara signifikan.

“Mau diapakan stok melimpah itu nantinya. Ini tantangan yang harus segera dijawab,” kata dia.