TODAYNEWS.ID – Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 841 kapal dengan total kapasitas angkut sekitar 3,2 juta penumpang selama masa Lebaran 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Angkutan Laut Lebaran 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (4/3).
“Khusus untuk operasional angkutan laut Lebaran, pemerintah telah menyiapkan 841 kapal dengan total kapasitas angkut mencapai sekitar 3,2 juta penumpang. Oleh sebab itu, pemerintah memastikan kesiapan armada dan layanan pelabuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Lebaran,” kata Menhub.
Menhub Dudy menjelaskan bahwa moda angkutan laut memiliki peran strategis, khususnya dalam melayani wilayah kepulauan, daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sejumlah langkah konkret guna menjamin kecukupan layanan transportasi laut selama periode mudik Lebaran.
Salah satu langkah tersebut adalah melakukan proses uji kelaiklautan kapal. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai jenis armada, mulai dari kapal penumpang, kapal penyeberangan, kapal cepat, kapal tradisional, hingga kapal wisata.
“Kita harus memastikan bahwa layanan angkutan laut selama Lebaran berlangsung aman, selamat, nyaman, tertib, dan lancar,” ujar Menhub.
Selain memastikan kesiapan armada, pemerintah juga menghadirkan sejumlah program dukungan bagi masyarakat. Salah satunya adalah program tiket gratis dengan kuota lebih dari 66 ribu penumpang. Pendaftaran program ini dibuka mulai 6 Maret 2026, dengan periode keberangkatan antara 11 Maret hingga 6 April 2026.
Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon tarif sebesar 30 persen untuk seluruh trayek kapal PSO PT Pelni kelas ekonomi. Program diskon ini mencakup lebih dari 445 ribu tiket yang diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung distribusi arus mudik yang lebih merata,” sebut Menhub.
Menhub kembali menegaskan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran 2026, terutama mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada periode mudik dan arus balik.
“Untuk kesekiaan kalinya saya menegaskan, tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama dan tidak dapat ditawar,” tegasnya.
Dengan proyeksi peningkatan jumlah penumpang pada tahun ini, seluruh pihak diminta melakukan langkah-langkah antisipatif secara menyeluruh. Upaya tersebut antara lain memastikan kelaiklautan kapal melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap armada, perlengkapan keselamatan, serta kompetensi awak kapal.
Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan juga perlu ditingkatkan. Fasilitas yang harus diperhatikan mencakup terminal penumpang, ruang tunggu, fasilitas kesehatan, hingga sistem informasi yang mudah diakses masyarakat.
Kelancaran operasional kapal juga menjadi perhatian utama. Hal tersebut dilakukan melalui pengaturan jadwal yang disiplin, penambahan kapasitas jika diperlukan, serta optimalisasi manajemen lalu lintas kapal di pelabuhan.
Di sisi lain, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, operator pelayaran, serta seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar pelayanan angkutan laut berjalan optimal.
Lebih lanjut, Menhub berpesan agar pelayanan kepada masyarakat diberikan secara humanis dan inklusif. Hal ini terutama ditujukan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kualitas penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh integritas seluruh jajaran Kementerian Perhubungan. Tanpa integritas, kerja-kerja teknis yang baik sekalipun dapat kehilangan maknanya,” imbuh Menhub.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, serta sejumlah jajaran pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.