Perkuat Sektor Pertanian, Mentan Amran Usul Tambahan Anggaran Rp22,43 Triliun di 2027

TODAYNEWS.ID – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,43 triliun untuk tahun 2027 guna memperkuat berbagai program strategis di sektor pertanian nasional.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, dalam rangka pembahasan pagu indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027.

“Jumlah usulan tambahan (anggaran) diajukan Rp22,43 triliun,” kata Mentan.

Dengan tambahan dana tersebut, Kementerian Pertanian mengusulkan penyesuaian pagu indikatif tahun 2027 dari Rp23,23 triliun menjadi sekitar Rp45 triliun.

Rincian tambahan anggaran yang diajukan mencakup Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp3,5 triliun, Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Rp5,5 triliun, serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp1,56 triliun.

Selain itu, Ditjen Perkebunan diusulkan memperoleh Rp3,2 triliun, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Rp1,69 triliun, BPPSDMP Rp2,68 triliun, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Rp1,7 triliun, serta Sekretariat Jenderal Rp284 miliar.

Amran meminta dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI agar usulan peningkatan pagu anggaran tersebut dapat memperoleh persetujuan untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI.

Ia menjelaskan, pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2027 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp23,23 triliun masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan program wajib kementerian.

Besaran pagu indikatif tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang diterbitkan pada 7 Mei 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp21,39 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp93 miliar, Badan Layanan Umum Rp28,5 miliar, pinjaman luar negeri (PLN) Rp1,05 triliun, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp211 miliar.

Sementara itu, rincian pagu indikatif per Eselon I meliputi Sekretariat Jenderal Rp3,5 triliun, Inspektorat Jenderal Rp90,9 miliar, Ditjen Tanaman Pangan Rp2,1 triliun, Ditjen Hortikultura Rp350 miliar, dan Ditjen Perkebunan Rp1,6 triliun.

Kemudian Ditjen PKH memperoleh alokasi Rp1,4 triliun, Ditjen PSP Rp2,19 triliun, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp1,29 triliun, Badan PPSDMP Rp3,4 triliun, serta Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Rp7,06 triliun.

Amran mengatakan pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Tema tersebut diterjemahkan Kementerian Pertanian ke dalam empat program utama.

Rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional, yakni klaster pangan melalui pengembangan kawasan pangan terintegrasi yang mencakup komoditas padi, kedelai, jagung, dan ubi kayu.

Selain itu, pengembangan kawasan perkebunan juga menjadi fokus, meliputi kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, jambu mete, tebu, serta berbagai komoditas rempah-rempah. Di sektor peternakan, peningkatan produksi daging, susu, dan telur juga menjadi sasaran utama.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi sejumlah komoditas prioritas nasional pada 2027, di antaranya beras 34 juta ton, jagung 18,23 juta ton, kedelai 362 ribu ton, ubi kayu 17,99 juta ton, kelapa sawit 245 ribu ton, tebu 42 juta ton, kopi 791 ribu ton, kelapa 2,9 juta ton, kakao 633 ribu ton, pala 41 ribu ton, lada 64 ribu ton, susu 922 ribu ton, telur 8 juta ton, serta daging 5,2 juta ton.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) Kementerian Pertanian ditugaskan untuk segera meningkatkan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini masih bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhannya,” kata Amran.