Soroti Maraknya Gedung Sekolah Rusak di Wilayah 3T, DPR Ingatkan soal Keadilan Pendidikan

TODAYNEWS.ID – Komisi X DPR RI menyoroti masih banyaknya gedung-gedung sekolah di berbagai daerah dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan tidak boleh terus dibiarkan, karena menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman.

Baca Juga

6 hari  lalu

Santer Dukungan Prabowo 2 Periode, Dasco: Kita Anggap Sebagai Wacana dan Hiburan untuk Rakyat

103 Dhanis Iswara

“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia jika ruang kelas tempat anak-anak belajar masih berlantaikan tanah dan beratap bocor? Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal keadilan pendidikan,” tegas Lalu Hadrian, Jumat (13/2/2026).

Adapun salah satu sekolah yang viral baru-baru ini dan menjadi perhatian publik adalah SMPN 48 Sa Ate Gaikiu di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Sekolah tersebut memiliki bangunan berdinding kayu, atap jebol, serta berlantai tanah. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan sarana pendidikan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Dasco Tanggapi Usulan Prabowo 2 Periode

91 Akbar Budi

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun ajaran 2024/2025, terdapat sekitar 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia. Namun, sebanyak 60,3 persen di antaranya berada dalam kondisi rusak.

Sementara itu, pada jenjang SMP, hanya 50,33 persen ruang kelas dalam kondisi baik, dengan rincian 24,73 persen rusak ringan, 17,96 persen rusak sedang, dan 6,97 persen rusak berat.

Sementara itu, Kemendikdasmen telah menargetkan revitalisasi 11.700 sekolah. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar jumlah tersebut ditambah menjadi 60.000 sekolah, sehingga total target revitalisasi mencapai 71.700 sekolah.

Untuk itu, Lalu Hadrian mendukung penambahan target revitalisasi tersebut, tetapi menekankan bahwa prioritas utama harus diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah 3T yang kondisinya paling memprihatinkan.

“Penambahan target menjadi 71.700 sekolah adalah langkah positif. Namun, pelaksanaannya harus berbasis pada pemetaan kebutuhan yang objektif dan transparan,” ujarnya.

“Sekolah-sekolah di wilayah 3T harus ditempatkan sebagai prioritas utama, karena di sanalah kesenjangan pendidikan paling nyata terjadi,” lanjut politkus PKB itu.

Lebih lanjut, Lalu Hadrian juga meminta agar pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan dan eksekusi revitalisasi, termasuk memastikan pengawasan yang ketat agar anggaran benar-benar tepat sasaran.

Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar program revitalisasi berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran.