Banyak Sekolah Rusak, Wakil Ketua Komisi X: Wilayah 3T Harus Jadi Prioritas Revitalisasi

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian menyoroti masih banyaknya gedung sekolah di berbagai daerah yang dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menegaskan bahwa kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman.

Baca Juga

2 hari  lalu

Dukungan PKB untuk Prabowo di Pilpres 2029 Dinilai untuk Mencari Perlindungan

90 Dhanis Iswara

Salah satu sekolah yang viral dan menjadi perhatian adalah SMPN 48 Sa Ate Gaikiu di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekolah tersebut memiliki bangunan berdinding kayu, atap jebol, serta berlantai tanah. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan sarana pendidikan.

“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia jika ruang kelas tempat anak-anak belajar masih berlantaikan tanah dan beratap bocor? Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal keadilan pendidikan,” tegas Lalu Hadrian, Jumat (13/2/2026).

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun ajaran 2024/2025, terdapat sekitar 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia. Namun, sebanyak 60,3 persen di antaranya berada dalam kondisi rusak. Sementara itu, pada jenjang SMP, hanya 50,33 persen ruang kelas dalam kondisi baik, dengan rincian 24,73 persen rusak ringan, 17,96 persen rusak sedang, dan 6,97 persen rusak berat.

Baca Juga

4 hari  lalu

Prabowo Kandidat Capres Terkuat

102 Akbar Budi

Sebelumnya, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi 11.700 sekolah. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar jumlah tersebut ditambah menjadi 60.000 sekolah, sehingga total target revitalisasi mencapai 71.700 sekolah.

Lalu Hadrian mendukung penambahan target revitalisasi, tetapi menekankan bahwa prioritas utama harus diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah 3T yang kondisinya paling memprihatinkan.

“Penambahan target menjadi 71.700 sekolah adalah langkah positif. Namun, pelaksanaannya harus berbasis pada pemetaan kebutuhan yang objektif dan transparan. Sekolah-sekolah di wilayah 3T harus ditempatkan sebagai prioritas utama, karena di sanalah kesenjangan pendidikan paling nyata terjadi,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan dan eksekusi revitalisasi, termasuk memastikan pengawasan yang ketat agar anggaran benar-benar tepat sasaran.

Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar program revitalisasi berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran.