DPR Minta Koordinasi Stake Holder Diperkuat Jelang Persiapan Mudik Lebaran 2026

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, menekankan kementerian/lembaga penyelenggara mudik lebaran 2026 untuk memperkuat koordinasi teknis di lapangan guna menghindari kegagalan manajemen transportasi pada puncak arus mudik.

Sebab kata Huda, jangan sampai Polri sudah melakukan rekayasa one way, namun di sisi lain terjadi kemacetan parah di pelabuhan atau terminal akibat ketidaksiapan petugas regulator dalam mengatur jadwal keberangkatan armada.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Seskab Teddy Jelaskan Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Mantan Menlu

511 Akbar Budi

“Kita tidak ingin melihat adanya tumpang tindih kebijakan. Seluruh K/L harus bekerja dalam satu irama,” ujar Syaiful Huda, Selasa (10/2/2026).

Huda menjelaskan kelancaran arus mudik bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan hasil orkestrasi matang antara regulator, aparat penegak hukum, dan penyedia infrastruktur.

Menurutnya kesiapan operasional Dirlantas Polri harus didukung penuh oleh langkah strategis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kesehatan, hingga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Baca Juga

8 bulan  lalu

Pembangunan 66 RS Lengkap Dikebut, DPD: Kita Optimalkan Serapan Beasiswa Dokter Spesialis

498 Dhanis

“Tidak boleh ada ego sektoral. Korlantas menjaga arus di lapangan, Kemenhub memastikan kelaikan armada angkutan, dan PU menjamin kemantapan jalan. Jika satu mata rantai ini lemah, maka kenyamanan masyarakat akan terganggu,” tegasnya.

Huda mengatakan ada tiga poin krusial yang harus disinkronisasikan secara serius oleh para pemangku kepentingan stake holder mudik Lebaran 2026.

“Pertama adanya integrasi manajemen arus dan armada mudi lebaran. Di sini rekayasa lalu lintas oleh Polri harus selaras dengan manajemen simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara) yang dikelola Kemenhub,” ujarnya.

“Hal ini untuk mencegah penumpukan kendaraan di akses keluar-masuk gerbang tol maupun pelabuhan penyeberangan,” lanjutnya.

Manajemen mudik gratis, lanjut Huda menjadi titik poin krusial kedua yang harus diperhatikan oleh stake holder penyelenggara mudik lebaran. Menurutnya dibutuhkan integrasi basis data mudik gratis dari berbagai entitas penyelenggara.

Hal ini untuk memastikan tidak adanya double booking yang sering mengakibatkan sisa kursi kosong di tengah tingginya permintaan masyarakat.

“Ramp check armada kendaraan mudik gratis juga tidak boleh diabaikan untuk memastikan unsur keselamatan dan kenyamanan pemudik,” urainya.

Lebih lanjut, Huda juga meminta Kementerian PU untuk memastikan kesiapan rest area yang selama ini menjadi sumber kemacetan akibat menumpuknya kendaraan pemudik.

Menurutnya perlu penambahan fasilitas toilet dan suplai bahan bakar modular guna mencegah antrean yang meluber ke badan jalan tol.

“Manajemen komunikasi satu pintu terkait mudik juga penting sehingga penting instansi terkait menyatukan kanal informasi milik mereka sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran info yang diterima pemudik,” pungkasnya.