Dukung Audit BPK, Kemenhub Harap Dapat Pertahankan Opini WTP

TODAYNEWS.ID – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, menyatakan bakal mendukung pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2025.

Hal ditegaskan Dudy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI yang digelar Kamis (5/2/2026) di Kantor Kemenhub, Jakarta, sebagai langkah awal proses pemeriksaan keuangan negara secara terstruktur dan profesional.

Baca Juga

3 hari  lalu

Prabowo: Sekarang di Tingkat Dunia Mengkhawatirkan Akan Terjadinya Perang Dunia ke-3

120 Dhanis Iswara

Menurut Dudy, pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan sebatas kewajiban administratif, tetapi bagaimana menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

”Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Dudy.

Dalam menghadapi pemeriksaan tahun ini, Menhub menginstruksikan seluruh jajaran untuk menerapkan administrasi dan digitalisasi dokumen secara tertib, melengkapi permintaan data, serta membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa.

Baca Juga

23 jam  lalu

Reshuffle Kabinet, Prabowo Bakal Tetapkan Pengganti Thomas Djiwandono

237 Dhanis Iswara

Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses audit dan meningkatkan kualitas pelaporan.

“Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan ini, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK RI,” ucapnya

“Seluruh jajaran Kememhub diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” tambah Menhub Dudy.

Lebih lanjut, Dudy berharap Kemenhub dapat kembali mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pasalnya, sejak tahun 2013 hingga tahun 2024, Kemenhub berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun dalam laporan keuangannya.

“Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya,” kata Menhub.

Sebagai informasi, realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88% atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan Kemenhub pada tahun yang sama berhasil melampaui target, yakni mencapai 125,25% atau sebesar Rp14,07 triliun.