Kurangi Dampak Banjir, Puluhan Bangunan di Bantaran Kali Ciliwung Dibongkar

TODAYNEWS.ID – Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur menertibkan puluhan bangunan di bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di Jalan Taman Harapan, RT 04, 02, dan 15, Cawang, Kramat Jati. Langkah ini menjadi bagian dari program normalisasi Sungai Ciliwung yang ditujukan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.

“Tinggal di RT 4 RW 3, Nomor 31, Taman Harapan Jakarta Timur. Hari ini ada pembongkaran rumah semi permanen di sini,” kata salah satu warga RT 4/RW 3, Sigit Berdianto saat ditemui di Jalan Taman Harapan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu.

Baca Juga

17 jam  lalu

SIM Keliling Bekasi 4 Februari 2026: Metropolitan Mall Bekasi

49 Akbar Budi

Di lokasi terlihat sejumlah bangunan dua lantai sudah kehilangan bagian atapnya. Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur membongkar tembok dan atap menggunakan palu besar sebagai bagian dari proses penertiban.

Pembongkaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari bagian atas bangunan. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan merobohkan struktur di bagian bawah agar lebih aman dan terkendali.

Sementara itu, para pemilik bangunan sudah tidak berada di lokasi setelah menerima uang kompensasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sehingga proses penertiban berjalan tanpa perlawanan berarti.

Baca Juga

4 hari  lalu

Kolaborasi Demokrasi Bawaslu Dengan DPRD Dorong Penguatan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Semarang

85 Yunita

Sigit menjelaskan, sejak Desember 2025, para penghuni bangunan di kawasan tersebut sudah mulai pindah. Namun, ia tidak mengetahui pasti besaran kompensasi yang diberikan karena para pemilik langsung meninggalkan lokasi.

“Kalau di sini RT 04 itu ada lima bangunan, tapi totalnya di RT 04, 02 dan 15 itu kurang lebih 202 bangunan,” katanya.

Menurut Sigit, kawasan tersebut memang rawan banjir. Sepanjang tahun 2025 hingga Januari 2026 saja, rumah mereka sudah lebih dari 20 kali terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung.

Bahkan, pada 30 Januari 2026 lalu, ketinggian banjir di wilayah itu mencapai lebih dari dua meter. Meski begitu, sebagian warga memilih bertahan di lantai dua rumah demi menjaga barang-barang mereka.

“Ya kalau saya dapat ganti rugi sih maunya pindah, sudah lelah juga puluhan tahun mengalami banjir,” ujar Sigit.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung akan terus dilanjutkan sebagai solusi jangka menengah pengendalian banjir di Ibu Kota.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia meninjau proses pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1).

“Kita baru saja menyaksikan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta,” ujar Pramono.

Proyek normalisasi yang sempat terhenti sejak 2017 kini dilanjutkan kembali dengan pendekatan yang lebih humanis. Pemprov DKI bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sama dalam proses pembebasan lahan agar warga terdampak tetap mendapat haknya.

Program normalisasi Sungai Ciliwung dinilai krusial karena berpotensi mengurangi sekitar 40 persen dampak banjir di Jakarta. Proyek ini dibagi menjadi dua segmen utama dengan total panjang mencapai 33,69 kilometer.

Segmen I membentang dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono. Di bagian ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 km, dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 km.

Sedangkan Segmen II mencakup wilayah MT Haryono hingga TB Simatupang. Di segmen ini direncanakan tanggul sepanjang 18,7 km dengan progres pembangunan yang telah mencapai 8,9 km.

Secara keseluruhan, dari total 33,69 kilometer ruas Ciliwung, sebanyak 17,14 kilometer sudah berhasil diturap sebagai bagian dari percepatan normalisasi sungai.

Menurut Pramono, pelaksanaan normalisasi dan pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung sejauh ini berjalan lancar tanpa gejolak berarti dari masyarakat, menandakan pendekatan yang digunakan cukup diterima.

Selain pemberian ganti rugi, Pramono juga membuka opsi bagi warga terdampak untuk menempati rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI sebagai solusi hunian yang lebih aman dari risiko banjir di masa depan.