Guru Besar UPI: Longsor Cisarua Bukan Sekadar Bencana Alam, tapi Akumulasi Masalah Sosial dan Tata Ruang

TODAYNEWS.ID – Bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam. Dari perspektif Geografi Manusia, bencana ini merupakan akumulasi panjang dari tekanan penduduk, ketimpangan penguasaan lahan, dan lemahnya penerapan tata ruang.

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Hj. Enok Maryani, M.S., Guru Besar Geografi Pariwisata dengan bidang keahlian Geografi Manusia, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) saat ditemui di Ruang kerjanya di Prodi Survey Pemetaan dan Informasi Geografis (SPIG) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Jumat (30/10/2026) terkait bencana longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat baru baru ini.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pengungsi Banjir di Bidara Cina Mulai Terserang Gatal-gatal dan Batuk Pilek

42 Azis Arriadh

Menurut Prof. Enok, ancaman bencana secara alamiah memang selalu ada, terutama di wilayah pegunungan. Namun, ancaman tersebut berubah menjadi bencana ketika manusia hidup dan beraktivitas di ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

“Bencana sudah terjadi ribuan tahun lalu, yang menjadi persoalan hari ini adalah tekanan penduduk yang semakin besar dan keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan yang layak untuk digarap,” ujar Guru Besar UPI ini.

Tekanan Penduduk dan Permukiman di Lahan Marginal

Baca Juga

2 hari  lalu

Antisipasi Banjir di Musim Hujan, Drainase di Kota Bandung Mulai Ditata

109 Asep Awaludin

Prof. Enok menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yasng terus bertambah, tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pertanian dan lapangan kerja mendorong masyarakat, khususnya petani kecil, untuk menggarap lahan marginal seperti lereng curam, yang rawan longsor.

Banyak masyarakat di Cisarua bukanlah pemilik lahan, melainkan penggarap. Keterbatasan ekonomi memaksa mereka tinggal dekat dengan lahan garapan demi menekan biaya hidup, meskipun secara geografis wilayah tersebut berisiko tinggi.

“Petani gurem dan petani tanpa lahan cenderung tidak punya pilihan. Mereka terdorong untuk bertahan hidup di ruang-ruang yang sebenarnya tidak aman,” jelasnya.

Dalam kajian Geografi Manusia, kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan bencana bersifat sosial, bukan hanya fisik.

Nilai, Persepsi, dan Perilaku Pemanfaatan Lahan

Lebih lanjut, Prof. Enok menyoroti bagaimana nilai dan persepsi masyarakat terhadap lahan memengaruhi perilaku pemanfaatan ruang. Bagi petani, lahan adalah sumber utama kehidupan, sehingga segala upaya dilakukan agar dapat menggap lahan agar produktif, meskipun berisiko terhadap lingkungan.

Praktik pertanian hortikultura di lereng curam, termasuk penggunaan plastik penutup tanah, dinilai memperparah kondisi lingkungan karena menghambat infiltrasi air dan meningkatkan potensi longsor.

“Perilaku ini bukan semata ketidaktahuan, melainkan bentuk keterpaksaan ekonomi,” tegasnya.
Pergeseran Gaya Hidup dan Kepentingan Ekonomi.

Prof. Enok juga menyoroti adanya pergeseran gaya hidup dan meningkatnya tekanan kepentingan ekonomi, baik dari masyarakat lokal maupun pihak luar. Kawasan Bandung Utara, termasuk Cisarua, menjadi sasaran permukiman dan aktivitas ekonomi akibat urban sprawl dari wilayah perkotaan.

Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan dan konsistensi penerapan kebijakan tata ruang membuat kawasan lindung dan daerah resapan air terus terdegradasi.

“Persoalannya bukan pada aturan, tetapi pada komitmen dan pengawasannya,” ujarnya.

Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Masyarakat

Dalam konteks korban bencana, Prof. Enok menegaskan bahwa kelompok masyarakat miskin menjadi pihak paling rentan karena keterbatasan pilihan hidup. Ketidakberdayaan ekonomi, minimnya lapangan kerja, dan rendahnya literasi kebencanaan membentuk apa yang disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan.

“Kemiskinan bukan penyebab tunggal, tetapi sistem sosial dan ekonomi yang tidak berpihak membuat masyarakat terus berada dalam kondisi rentan,” jelasnya.

Pentingnya Tata Ruang dan Partisipasi Masyarakat

Menurut Prof. Enok, solusi jangka panjang tidak cukup dengan respons darurat, melainkan harus dimulai dari evaluasi tata ruang, monitoring, sosialisasi risiko bencana, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan wilayah.

Ia menekankan pentingnya pembentukan komunitas siaga bencana, penyediaan peta rawan bencana yang komunikatif, rambu evakuasi, serta pendidikan kebencanaan sejak usia sekolah.

“Mitigasi non-struktural melalui edukasi jauh lebih penting agar masyarakat memiliki kepekaan terhadap risiko bencana,” ujarnya.

Belajar dari Kearifan Lokal

Prof. Enok juga menilai bahwa kearifan lokal masyarakat tradisional Sunda mengandung nilai mitigasi bencana yang kuat, seperti pengaturan zonasi ruang, jenis tanaman yang sesuai kontur lahan, serta pola hidup yang selaras dengan alam.

Nilai-nilai tersebut, menurutnya, perlu dihidupkan kembali dan disesuaikan dengan konteks masyarakat modern.

Rekomendasi untuk Keberlanjutan Ekonomi

Sebagai rekomendasi, Prof. Enok mendorong pengembangan mata pencaharian yang tidak merusak lingkungan, seperti penanaman tanaman berakar kuat dan bernilai ekonomi tinggi misalnya kopi, alpukat, bambu, dan tanaman buah lain, sebagai alternatif hortikultura di lereng curam.

“Keberlanjutan ekonomi dan keselamatan lingkungan harus berjalan beriringan,” pungkasnya. ***