Jelang Sensus Ekonomi 2026, DPR Soroti Kesiapan BPS

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti kesiapan metodologi, anggaran, serta strategi komunikasi publik Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menekankan bahwa BPS perlu menyiapkan berbagai skenario pelaksanaan sensus, baik dalam kondisi anggaran tetap maupun jika terjadi penambahan anggaran.

Baca Juga

3 hari  lalu

Purbaya Siapkan Perombakan Total Pejabat Bea Cukai

66 Afrizal Ilmi

Menurutnya, ketidakpastian finalisasi anggaran tidak boleh menghambat perencanaan program strategis nasional.

“Kita harus sudah mulai menyusun rencana-rencana kegiatan, baik jika anggaran tidak bertambah maupun jika ada tambahan anggaran yang bisa dimaksimalkan,” ujar La Tinro, mengutip dari keterangannya, Jumat (30/1/2026).

La Tinro mengingatkan pentingnya perhatian khusus terhadap pelaksanaan sensus di wilayah-wilayah terdampak bencana.

Baca Juga

3 hari  lalu

68 Gerai Sudah Tempati Teras Lenteng Agung, PPKUKM DKI Dorong UMKM Tinggalkan Trotoar

86 Azis Arriadh

Ia menilai kondisi pascabencana berpotensi menimbulkan perbedaan data yang signifikan dibandingkan situasi normal, sehingga memerlukan pendekatan dan metode pendataan yang disesuaikan.

Selain aspek teknis lapangan, La Tinro juga menegaskan bahwa metodologi survei merupakan faktor krusial dalam menjaga kredibilitas data statistik nasional.

Perbedaan metode penghitungan, menurutnya, dapat memicu perdebatan publik apabila tidak disertai penjelasan yang memadai.

“Metode yang digunakan BPS mungkin sudah benar, tetapi jika tidak dijelaskan dengan baik, masyarakat bisa membandingkannya dengan metode lain yang menghasilkan angka berbeda,” katanya.

Ia mencontohkan penggunaan metode cost of basic needs (CBN) atau pendekatan kebutuhan dasar dalam pengukuran kondisi sosial ekonomi yang perlu disosialisasikan secara komprehensif.

Tanpa narasi yang jelas, hasil survei berpotensi disalahartikan dan memunculkan persepsi keliru mengenai kondisi ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Komisi X DPR RI kata La Tinro, juga menyoroti fungsi kehumasan BPS. Ia menilai penguatan komunikasi publik menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya perhatian dan kritik masyarakat terhadap data statistik nasional.

“Banyak kritik muncul bukan semata karena datanya, tetapi karena kurangnya penjelasan. Kehumasan BPS harus diperkuat agar informasi yang disampaikan ke publik benar-benar dipahami,” tegasnya.