Mafia Migas Perlu Dihukum Berat

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano menegaskan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kejahatan sistematis yang merugikan keuangan negara sekaligus menyengsarakan masyarakat melalui kelangkaan pasokan.

Karena itu, Ia mendesak penegakan hukum yang lebih berat terhadap jaringan para mafia migas guna menciptakan efek jera.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Pengamat: Wajar Jokowi Turun Gunung untuk PSI

130 Dhanis Iswara

“Kalau tidak ada hukuman berat, praktik ini akan terus berulang. Mafia migas akan merasa kebal hukum, sementara rakyat kecil yang menanggung dampaknya—BBM langka, harga naik, dan distribusi tidak adil,” ujar Rico, mengutip Kamis (29/1/2026).

Rico mengungkapkan bahwa dirinya pernah memergoki langsung aktivitas pelangsiran BBM menggunakan tandon berkapasitas 2.000 liter pada waktu dini hari saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sebuah SPBU di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, pada Desember 2025 lalu.

“Ini jelas pelanggaran serius. Distribusi BBM subsidi sudah diatur ketat. Kami minta aparat tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar hingga menghukum jaringan mafia yang berada di balik praktik ilegal tersebut,” tegas legislator asal PKB ini.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Prabowo Bakal Beri Arahan kepada Fokopimda untuk Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

154 Dhanis Iswara

Menurut Rico, lemahnya penindakan selama ini menjadi faktor utama masih maraknya praktik penyimpangan distribusi di berbagai daerah.

Politikus PKB itu juga menilai bahwa aktivitas mafia migas tidak hanya memicu kebocoran subsidi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional.

Lebih lanjut, Rico memastikan Komisi XII akan terus mengawal tata kelola migas agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Untuk itu, Ia berharap Pertamina dan BPH Migas memperketat pengawasan digital serta berkoordinasi intensif dengan kepolisian untuk memberantas jaringan mafia hingga ke akarnya.