Marak Keracunan Kasus MBG di Awal Tahun 2026, Komisi IX: BGN Abai dalam Memberikan Izin kepada SPPG Baru

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menilai maraknya kasus keracunan siswa usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di awal tahun 2026 merupakan kesalahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Edy, BGN terbukti abai dalam memberikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), sehingga kasus keracunan MBG masih terus terjadi hingga kini.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kementan Kucurkan Rp5 T untuk Rehabilitasi Sawah Rusak, Komisi IV: Harus Tepat Sasaran

157 Dhanis Iswara

Hal itu disampaikan Edy kepada wartawan TODAYNEWS di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BGN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

“Ya, jadi BGN abai terhadap memberikan izin kepada SPPG baru. Dalam raker dengan Komisi IX, sudah kita sepakati bahwa setiap SPPG yang diizinkan harus memenuhi persyaratan SLHS,” kata Edy saat ditemui.

Edy mengatakan, dalam rapat tersebut BGN baru melaporkan kepada Komisi IX bahwa dari sekian banyaknya dapur MBG yang telah berdiri, sedikitnya baru 30 persen SPPG yang sudah memiliki SLHS.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Ekonomi Desa Kian Berkembang, Jawa Tengah Sudah Tidak Ada Desa Sangat Tertinggal

159 Yunita

“Tapi hari ini dia (BGN) melaporkan baru 30 sekian persen. Berarti sebagian besar SPPG yang sekarang operasional itu belum memiliki SLHS. Nah ini mengkhawatirkan,” papar Edy.

Untuk itu, kata Edy, dalam RDP hari ini Komisi IX mendorong BGN agar segera melakukan penertiban SPPG yang belum memiliki SLHS.

Komisi IX lanjut Edy, juga mendesak BGN untuk mempercepat pemenuhan akreditasi bagi setiap dapur MBG agar mudah diketahui SPPG yang memiliki keunggulan.

“Karena itu, kami mendorong BGN untuk segera melakukan penertiban SPPG yang belum SLHS dan juga mempercepat akreditasi bagi setiap dapur. Nanti akan diketahui dapur yang grid unggul, grid sangat baik, grid baik,” imbuhnya.

“Bagi yang tidak memenuhi syarat, ya harus segera diperbaiki,” demikian Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan.