Prabowo Hapus Utang KUR bagi Petani Terdampak Bencana, Komisi VI: Wujud Kebijakan Berpihak pada Rakyat

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, menilai keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana, merupakan wujud nyata kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Keputusan penghapusan utang KUR adalah kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat. Ini memberikan nafas bagi para petani dan pelaku usaha mikro untuk bangkit, tanpa harus memikirkan beban utang yang mustahil didapat saat mereka kehilangan segalanya,” kata Nurdin Halid, mengutip dari keterangannya, Minggu, (14/12/25)

Baca Juga

5 hari  lalu

Wanti-wanti Lonjakan Pengangguran Pasca Bencana Sumatera, Komisi VII Dukung Percepatan Pemulihan UMKM

7 Dhanis Iswara

Nurdin Halid juga mengapresiasi secara mendalam kepemimpinan Presiden Prabowo yang menunjukkan respons cepat dan terukur dalam penanganan bencana di Sumatera, dengan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar.

Menurutnya, perintah Presiden untuk memprioritaskan perbaikan akses jalan, jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi (sinyal) merupakan langkah krusial untuk memastikan wilayah yang terdampak tidak terlindungi dan layanan publik dapat segera beroperasi kembali serta menunjukkan kepedulian terhadap rakyat.

Kecepatan dalam penanganan ini dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan dan meringankan beban masyarakat.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Said Aqil Siroj Usul PBNU Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah: Banyak Mudharat, Tinggalkan!

13 Akbar Budi

Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti betapa pentingnya aspek bantuan logistik dan keringanan beban finansial. Pemerintah memastikan bawah koordinasi lintas kementerian, telah mendistribusikan makanan, obat-obatan, dan tenda pengungsi dengan cepat.

Gerak cepat pemulihan infrastruktur didukung oleh pengerahan penuh sumber daya negara. Kementerian Pekerjaan Umum yang langsung memimpin perbaikan jalan dan jembatan yang terputus, dibantu oleh BUMN Karya seperti Hutama Karya dan Waskita.

Di sisi lain, Kementerian ESDM dan PLN mengerahkan tim pemulihan untuk kelistrikan jaringan, dan BUMN telekomunikasi berupaya mengembalikan sinyal.

Kecepatan ini diperkuat dengan adanya koordinasi survei dan pemantauan langsung dari pusat, termasuk permintaan laporan detail dari Kepala BNPB mengenai kebutuhan dana rehabilitasi.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menangani keadaan darurat, tetapi juga merencanakan pemulihan jangka panjang yang terukur dan terukur.

Kendati demikian, Nurdin menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus memantau realitas di lapangan. Ia mencatat adanya informasi pada Selasa (9/12), di mana PLN menyampaikan permintaan maaf dan mengoreksi pemulihan data, mengakui bahwa banyak warga yang listriknya belum menyala akibat kerusakan masif.

“Kami menghargai kerja keras PLN dan Menteri ESDM, namun kami juga meminta agar komitmen perdamaian bagi warga yang terdampak jangka panjang segera diwujudkan, sekaligus memastikan percepatan pembangunan kembali tower darurat dan jaringan tegangan rendah agar tujuan pemulihan 100 persen segera tercapai dan transparan,” jelas Nurdin Halid.