Lapkin DKPP: Profesional-Akuntabel Jadi PR Besar Penyelenggara Pemilu

TODAYNEWS.ID – Anggota DKPP RI, Ratna Dewi Petalolo, mengungkapkan prinsip yang paling banyak dilanggar penyelenggara pemilu.

Hal tersebut disampaikan Dewi dalam kegiatan pemaparan Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2025 di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (8/12/2025).

Baca Juga

4 hari  lalu

Ombudsman Tekankan Urgensi Penanganan Luar Biasa dalam Mengatasi Bencana Sumatera

12 Dhanis Iswara

“Data kategori prinsip KEPP yang dilanggar (data) 5 Desember 2024 sampai dengan 6 Desember 2025 di antaranya; profesional dengan jumlah 166, akuntabel (114), berkepastian hukum (91), jujur (57), dan adil (27),” katanya.

Ia mengungkapkan, prinsip yang paling banyak dilanggar berdasarkan wilayah yakni Pronvisi Jawa Barat dengan jumlah teradu 126, Papua (94), Sumatera Utara (88), Papua Tengah (78), dan Sulawesi Tengah (75).

Ia mengatakan, wilayah dengan prinsip yang paling banyak dilanggar menjadi fokus utama. Adapun Jawa Barat yang menjadi wilayah paling banyak melakukan pelanggaran etik.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pengungsi Bencana Sumatera Mulai Jatuh Sakit, DPR Dorong Kemenkes Perkuat Tim Nakes

7 Dhanis Iswara

“Jawa Barat ini menjadi salah satu concern DKPP, apa sebenarnya yang terjadi di Jawa Barat?” ujarnya.

“Apakah ini bukti kesadaran masyarakat Jawa Barat yang tinggi terhadap pentingnya penyelenggara pemilu yang berintegritas?” sambungnya.

Sementara itu, kategori pelanggaran yang paling tinggi dilakukan penyelenggara pemilu sehingga mendapatkan sanksi dari DKPP kelalaian pada proses pemilu (116), tidak adanya upaya hukum yang efektif (92), dan penyalahgunaan kekuasaan/Konflik kepentingan (67).

Ia berharap dengan adanya catatan tersebut, seluruh penyelenggara pemilu dapat melakukan perbaikan.

“Ini ada rangkuman perjalanan yang dicatat oleh DKPP selama kurang lebih satu tahun, dengan harapan untuk perbaikan pemilu terutama menyangkut kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu,” pungkasnya.