Soroti Kinerja PLN, Komisi VI Desak Efisiensi Layanan Listrik dan Percepatan Transisi Energi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, menekankan pentingnya efisiensi dan pemerataan layanan listrik oleh PT PLN dalam menjaga Ketahanan Energi Nasional.

Adapun capaian PLN mencatat penjualan listrik 155,62 TWh atau tumbuh 4,36% YoY, serta laba usaha Rp 30,56 triliun pada Semester I 2025.

Baca Juga

4 hari  lalu

Potensi Bencana Tinggi, BMKG Ajak Masyarakat Bangun Kesadaran

7 Dhanis Iswara

Nevi pun mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut harus dijaga agar berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.

“PLN harus memastikan pertumbuhan konsumsi listrik tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu, tetapi diperluas melalui elektrifikasi industri, kawasan ekonomi, dan layanan bernilai tambah,” ujar Nevi, pada Sabtu (22/11/2025).

Nevi juga menyoroti tingginya surplus kapasitas di Jawa–Bali yang mencapai ±40%, yang menekan efisiensi dispatch dan meningkatkan pembayaran kapasitas ke IPP.

Baca Juga

1 minggu  lalu

KPU Waspadai Ancaman AI dalam Pemilu

8 Dhanis Iswara

“Oversupply yang terlalu tinggi hanya akan membebani keuangan PLN. Diperlukan strategi mitigasi, renegosiasi kontrak, dan peningkatan akurasi perencanaan permintaan,” tegasnya.

Selain itu, Legislator asal Sumbar II ini menyoroti ketimpangan kualitas layanan, terutama terkait SAIDI-SAIFI di wilayah timur Indonesia. Meski angka nasional membaik, pemerataan belum tercapai.

“PLN harus memastikan keandalan dirasakan adil oleh seluruh masyarakat. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal,” kata Nevi.

Terkait layanan pelanggan, politikus PKS ini menilai inovasi PLN belum sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan AI.

“Kami ingin melihat lompatan inovasi yang benar-benar meningkatkan kenyamanan pelanggan, bukan sekadar perbaikan kecil,” ujarnya.

Pada aspek aksi korporasi 2026, Nevi meminta penjelasan tegas mengenai progres PLTN, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta percepatan penambahan Energi Baru Terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam RUPTL 2025–2034 yang menargetkan 76% penambahan kapasitas berasal dari EBT.

“Transisi energi bukan sekadar jargon. Ini harus berjalan dengan roadmap yang jelas, pendanaan yang kuat, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat,” tutup Nevi Zuairina.