DPR Minta Larangan Thrifting Harus Diiringi Penguatan Daya Saing Industri
Caption: Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang melarang impor barang bekas atau praktik thrifting.
Ia menilai langkah yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya merupakan upaya untuk melindungi industri tekstil dan pakaian jadi (TPT) nasional yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan berat di tengah gempuran produk murah impor.
Menurut Politisi PKS ini, industri TPT memiliki peran strategis karena menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang ekspor nasional.
“Data Kemenperin menunjukkan subsektor tekstil tumbuh 5,90 persen dan pakaian jadi 2,64 persen pada kuartal I 2024. Artinya, industri ini masih punya potensi besar untuk tumbuh jika mendapat perlindungan dan dukungan kebijakan yang tepat,” ujar Nevi di Jakarta, Senin (3/11/2025).
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Meski begitu, Nevi mengingatkan bahwa maraknya impor barang bekas telah menggerus daya saing produk dalam negeri.
“Barang thrifting yang dijual murah di pasar-pasar rakyat menjadi substitusi langsung bagi produk lokal, sehingga menekan permintaan terhadap hasil produksi pabrikan domestik,” kata Nevi
“Banyak produsen garmen kecil sampai rumah tangga yang kehilangan pesanan, bahkan terancam gulung tikar karena serbuan pakaian bekas impor,” tambah Nevi.
Lebih lanjut, Nevi menilai kebijakan pelarangan thrifting tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah harus menjadikannya bagian dari paket kebijakan besar untuk revitalisasi industri TPT nasional.
“Larangan impor penting, tetapi juga harus diiringi penguatan daya saing industri, peningkatan efisiensi produksi, dan inovasi produk. Industri tekstil harus masuk ke era manufaktur 4.0 agar tidak kalah bersaing,” tegasnya.
Untuk itu, Nevi menekankan bahwa kebijakan ini akan efektif jika disertai dengan ekosistem industri sirkular, di mana barang bekas dalam negeri dapat dikelola dan diolah ulang menjadi produk bernilai tambah.
“Larangan thrifting bisa menjadi momentum untuk menata kembali industri tekstil nasional. Tapi jangan sampai kebijakan ini memunculkan efek samping sosial dan ekonomi bagi masyarakat kecil. Perlindungan industri harus berjalan seiring dengan keberpihakan kepada rakyat,” demikian Nevi.
Pos terkait
