Legislator Minta PLTSa Harus Kompetitif Agar Tidak Jadi Beban PLN

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menanggapi usulan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono terkait dukungan APBD dan penghapusan tipping fee bagi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Menurutnya meskipun kehadiran PLTSa penting sebagai solusi penanganan pengelolaan sampah, namun terkait kebijakan energi ini harus menjamin kelangsungan dan daya saing ekonomi.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kementan Gandeng Kemenag untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Melalui Jaringan Keumatan

345 Dhanis

“Aturan yang ada saat ini membuat harga jual listrik dari PLTSa ke PLN tidak kompetitif. Buktinya, PLTSa Benowo Surabaya maupun Putri Cempo Surakarta masih berdebar-engah hingga hari ini,” kata Ateng kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, penyebab utama harga beli listrik PLN tidak kompetitif dikarenakan kondisi kelebihan pasokan daya yang terjadi di Jawa-Bali. “Kalau listrik masih surplus, PLN sejatinya tidak butuh membeli listrik lagi dari Independent Power Plant (IPP),” ucapnya.

“Mungkin kalau PLTSa Ditempatkan di wilayah yang memang kekurangan pasokan listrik, harga belinya bisa lebih masuk akal. Itu pun kalau tarifnya diatur pemerintah, bukan hanya oleh PLN,” tambahnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kemenkes Rutin Laporkan Data Keracunan MBG ke BGN

378 Dhanis

Legislator Fraksi PKSI ini juga menyoroti rencana pembangunan 12 PLTSa baru sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kembali ditempatkan di wilayah Jawa–Bali yang dianggap hanya menambah beban kelebihan listrik yang sudah ada.

“Kalau semuanya tetap ditempatkan di Jawa-Bali, justru hanya akan menambah beban PLN. Padahal, kebijakan yang ada belum memperbolehkan IPP menjual langsung ke pelanggan industri,” urainya.

Lebih lanjut, Ateng menekankan perlunya pembenahan ekosistem agar ekosistem pengembangan pembangkit energi terbarukan dapat terus berkembang.

“Monopoli selama PLN tidak dibuka, maka investor akan ragu. Sama halnya dengan Pertamina. Jika monopoli itu dicabut, saya yakin banyak investor yang masuk. PLTSa maupun energi terbarukan lainnya tidak harus dijadikan PSN, tapi akan tumbuh dengan sendirinya karena ada iklim usaha yang sehat,” bebernya.

Untuk itu, Ateng mengingatkan bahwa pengelolaan sampah harus diintegrasikan dengan kepentingan energi secara adil agar kedua masalah tersebut dapat teratasi dengan baik.

“Jangan sampai program PLTSa hanya jadi beban keuangan PLN tanpa menghasilkan solusi energi yang berkelanjutan. Harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, masyarakat, dan dunia usaha,” pungkasnya.