KPU Pastikan Penyusunan Regulasi Teknis Bukan Berdasarkan Kebijakan Subjektif

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, memastikan penyusunan regulasi teknis pemilu dan pilkada, yang dilakukan KPU mengacu pada landasan hukum di atasnya.

Hal itu disampaikan Idham, dalam diskusi bertajuk “Menakar Kemandirian KPU Menyusun Regulasi Teknis”, yang diinisiasi Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD), di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).

Baca Juga

19 jam  lalu

Ketua DPR Tanggapi Soal 165 Politisi Jabat Komisaris BUMN

7 Dhanis Iswara

“KPU bertindak berdasarkan hukum, bukan kebijakan subjektif,” ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI tersebut.

Dalam diskusi tersebut turut hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Anggota DKPP RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, dan Ketua Caretaker KIPP Brahma Aryana.

Selanjutnya, Idham pun menjelaskan, bahwa KPU memiliki kewenangan untuk membuat regulasi teknis tetapi tidak boleh melampaui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Baca Juga

3 hari  lalu

Panas! Komisi VI Cecar Dirut PT Antam soal Dugaan Permainan Stok Logam Mulia

10 Dhanis Iswara

Lebih jauh, dia menyebut proses penyusunan regulasi didasarkan pada UU 12/2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 22E Ayat 6 UUD 1945 yang mewajibkan penyelenggaraan pemilu sesuai hukum dan peraturan.

“Serta, Putusan MK Nomor 85/2022 yang menyatukan rezim hukum Pemilu dan Pilkada,” sambungnya.

Sebab itu, mantan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat ini menegaskan KPU RI menggunakan pendekatan hukum objektif dan teori anak tangga.

“KPU menggunakan pendekatan hukum objektif dan teori anak tangga (hierarchical legal thinking) untuk menyusun peraturan. Artinya, setiap aturan harus tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan memperkuat, bukan menggantikan, hukum dasar,” pungkas Idham.

3 Total Count