x

Pemkot Surabaya dan DPRD Bahas Aturan Perizinan Indekos

waktu baca 2 menit
Rabu, 24 Sep 2025 18:40 307

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memperketat pengawasan rumah indekos dengan membahas regulasi perizinannya bersama Komisi A DPRD Kota Surabaya. Langkah ini merupakan tindak lanjut pascakasus mutilasi di kawasan Lakarsantri beberapa waktu lalu.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan koordinasi dengan DPRD.

“Indekos itu tidak ada retribusinya, maka harus dibicarakan bersama DPRD, khususnya Komisi A,” kata Eri saat memberikan pengarahan kepada jajaran kepala PD, camat, dan lurah di Graha Sawunggaling, Rabu (24/9).

Eri menegaskan setiap rumah kos wajib memiliki pengelola—baik ibu kos maupun bapak kos—yang tinggal di lokasi dan bertanggung jawab terhadap pengawasan penghuni. Dengan begitu, aktivitas para penyewa dapat dipantau sehingga potensi tindakan kriminal atau penyimpangan bisa dicegah.

Ia juga menekankan, pembangunan kos di kawasan pemukiman harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar, minimal sepertiga hingga dua pertiga jumlah warga di lingkungan tersebut. Hal ini demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.

“Kalau rumah kos dibangun di tengah pemukiman tanpa seizin warga, jelas akan menimbulkan keresahan. Sebaliknya, jika berada di pinggir jalan raya utama, maka izin lingkungan tidak diperlukan karena tidak langsung mengganggu warga,” jelasnya.

Menurut Eri, pengawasan yang ketat tidak hanya penting untuk menjaga keamanan kampung, tetapi juga agar pemerintah dapat melakukan intervensi sosial dengan lebih tepat sasaran.

“Di tahun 2026, saya ingin seluruh warga miskin dan pra-miskin bisa disekolahkan hingga sarjana. Maka, data penghuni kos juga harus jelas agar program kesejahteraan tepat sasaran,” tegasnya.

Eri pun mengajak masyarakat serta jajaran Pemkot bersama-sama menjaga ketertiban indekos agar lingkungan tetap aman dan kondusif.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

2 days ago
2 days ago
3 days ago
3 days ago
3 days ago
5 days ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA