Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Komisi I Minta Angga Raka Mundur dari Wamen Komdigi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, mengingatkan Angga Raka Prabowo yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), agar segera mundur dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi).

“Sebaiknya Angga mundur dari kursi Wamen Komdigi, karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat,” kata Deng Ical sapaannya, pada Kamis (18/9/2025).

Baca Juga

2 hari  lalu

Sosok yang Ingin Isi Kursi Menpora Harus Miliki Komitmen Tinggi

5 Akbar Budi

Pasalnya, dengan jabatan barunya saat ini, Angga harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo dengan tepat dan menyampaikannya secara efektif kepada publik.

“Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancuan,” ujarnya.

Kendati begitu, Deng Ical berharap kehadiran Angga Raka di BKP dapat memperkuat tata kelola komunikasi pemerintah secara menyeluruh.

Baca Juga

4 hari  lalu

Achmad Satryo Kembali Terpilih Jadi Ketum Periode 2025-2030 pada Kongres 2 KPPD

10 Dhanis Iswara

Ia juga menekankan bahwa BKP perlu membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif. Menurutnya, informasi aktual dan akurat setiap hari harus mengalir kepada Presiden, agar kepala negara dapat segera merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

“Setiap hari, BKP harus memberikan informasi aktual kepada presiden. Dengan begitu, presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada,” tegas legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I itu.

Lebih lanjut, selain menyampaikan pesan presiden kepada publik, BKP juga harus mampu membuat perencanaan komunikasi yang matang. Hal ini, kata Deng Ical, sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pesan maupun kerancuan dalam komunikasi pemerintah.

“Badan komunikasi harus menyusun strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas dan tidak multitafsir,” pungkas Deng Ical.

Legislator Fraksi PKB itu juga menegaskan bahwa BKP mesti mereduksi information gap yang muncul karena ego sentris kelembagaan antar kementerian atau lembaga.

“BKP harus menjadi play maker handal yang membuat ritme penyelenggaraan pemerintahan menjadi tiki taka atau total football, sehingga bisa menghasilkan gol indah dan menang,” tandasnya.

5 Total Count