Komisi II Tanggapi Aturan Baru KPU: Data Pejabat Publik Harus Transparan

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, mengkritisi aturan baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal sejumlah persyaratan dokumen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tak boleh dibuka ke publik tanpa persetujuan.

Dede menegaskan, bahwa data pejabat publik seharusnya bisa diakses oleh siapapun atau transparan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Isu Pergantian Kapolri Kembali Menguat, DPR Tegaskan Belum Terima Surpres

8 Dhanis Iswara

“Sebetulnya data pejabat publik itu adalah data yang harus transparan,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurut Dede, baik itu data terkait capres-cawapres, calon legislatif ataupun calon menteri harusnya dapat diakses oleh publik.

“Jadi setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, menteri, presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang,” ujarnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi XI Optimis Pengucuran Dana Rp200 T dari Kemenkeu ke Perbankan Berpeluang Ciptakan Lapangan Kerja

9 Dhanis Iswara

Politikus Partai Demokrat itu pun mengibaratkan pejabat publik seperti seseorang ingin melamar pekerjaan sehingga diperlukan CV yang bisa dilihat terkait latar belakangnya.

“Karena orang lamar kerjaan aja kan pakai CV apalagi ini mau melamar jadi pemimpin,” ujarnya.

“Saya belum bisa menjawab, tapi kita akan tanyakan sama KPU,” tambahnya menegaskan.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang mengatur tentang sejumlah dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tak bisa diakses publik tanpa persetujuan.

“Menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum,” demikian bunyi keputusan itu, dikutip pada Senin (15/9/2025).

Dalam keputusan yang diteken oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin di Jakarta tertanggal 21 Agustus 2025. Dikatakan ada konsekuensi bahaya apabila dibukanya informasi dokumen sejumlah persyaratan capres dan cawapres dalam tahapan pendaftaran, termasuk perihal ijazah.

Adapun terdapat 16 jenis dokumen persyaratan capres-cawapres yang dirahasiakan diantaranya adalah:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran Warga Negara Indonesia.

2. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

3. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.

4. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.

6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama lima tahun terakhir.

8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon.

9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian.

14. Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden secara berpasangan.

15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum.

16. Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.

2 Total Count