x

Respons Menteri Nusron soal Polemik Pagar Beton di Cilincing

waktu baca 1 menit
Senin, 15 Sep 2025 13:26 355

TODAYNEWS.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka suara soal polemik keberadaan pagar beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.

Menurut Nusron, pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh selama lahan yang tersebut belum memiliki sertifikat resmi.

“Kalau belum ada sertifikatnya, ya kami enggak ada kewenangan,” kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Nusron menjelaskan, urusan tata ruang laut hingga izin reklamasi di wilayah perairan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Cuma dengan KKP, baik tata ruang lautnya maupun izin reklamasinya, di sana semua,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, penampakan tanggul beton viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @cilincinginfo dalam beberapa waktu belakangan ini.

Dari beberapa video yang diunggah dari akun tersebut, terlihat bentangan beton sepanjang 2-3 kilometer di pesisir laut.

Narasi unggahan menyebut bahwa keberadaan tanggul ini mengganggu jalur perlintasan nelayan hingga membuat mereka harus memutar lebih jauh untuk melaut.

Berdasarkan informasi terbaru, tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara itu dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

15 hours ago
23 hours ago
23 hours ago
23 hours ago
3 days ago
4 days ago
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
TODAYNEWS.ID — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan hasil pertemuan dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Suyudi menyebut DPR memberikan dukungan penuh kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyadapan yang dilakukan oleh oknum polisi kepada presiden, politisi, pengusaha hingga mahasiswa. #penyadapan #polri #dpr
 photo
LAINNYA