Soroti Demo Tolak PBB di Pati, Komisi II: Tak Boleh Arogan dan Benar Sendiri
Caption : Gedung DPR RI./ Negus Gibran TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad menyoroti soal demonstrasi yang mendesak Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya, imbas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.
Dia menyampaikan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah (pemda) harus berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Tidak boleh ada arogansi atau merasa paling benar sendiri,” jelas dia dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).
Dia mengatakan, penerapan kebijakan kenaikan PBB juga terjadi di daerah lain. Namun, tidak ada pergolakan di masyarakat.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemda harus disosialisasikan dan melibatkan masyarakat.
“Ini menunjukkan ada masalah dalam cara berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat,” kata dia.
Selain Pati, beberapa daerah juga menaikan PBB, yaitu Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Masyarakat di daerah itu juga melakukan protes, tapi tidak terjadi kerusuhan seperti di Pati.
Politisi PKB ini mengingatkan para kepala daerah untuk mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada rakyat.
“Kalau mau aman dan kondusif, ya dengarkan suara rakyat dulu. Demokrasi itu kan intinya partisipasi,” tambahnya.
Dia berharap Pemerintah Kabupaten Pati dapat segera mencari solusi damai dengan mengedepankan musyawarah, sehingga ketegangan di masyarakat bisa segera mereda.
Politisi asal Dapil Malang Raya itu juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan melakukan mediasi. Pemerintah pusat harus menjadi mediator antara bupati dengan perwakilan masyarakat.
“Masalah Pati harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus secepatnya turun tangan,” tegas Ali Ahmad.
Pos terkait
