Pimpinan Komisi II DPR Harap Situasi Kondusif Usai Bupati Pati Batalkan Kebijakan dan Minta Maaf

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa langkah Bupati Pati membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% dan meminta maaf kepada rakyat atas arogansi yang menantang warga terkait demostrasi merupakan sikap negarawan yang patut diapresiasi.

Menurut Bahtra, keputusan tersebut menunjukkan kesediaan seorang kepala daerah untuk mengakui kesalahan, instrospeksi, evaluasi diri dan segera memperbaikinya demi kepentingan masyarakat.

Baca Juga

3 hari  lalu

Presiden Prabowo Pimpin Gelar Pasukan dan Ingatkan TNI Perkuat Pertahanan Negara

73 Afrizal Ilmi

“Beliau sudah ditegur partai dan sudah membatalkan kebijakan yang keliru dan meminta maaf secara terbuka, ini bagian dari instrospeksi dan evaluasi seorang pemimpin, bahwa memimpin itu harus punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat, terlebih lagi soal kebijakan,“ ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/08/2025).

Dengan pembatalan kebijakan dan permohonan maaf tersebut, Bahtra berharap situasi di Pati segera kembali kondusif dan energi pemerintah daerah difokuskan pada pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selain itu dia juga berharap sikap ini membuka ruang bagi masyarakat Pati untuk memaafkan dan mempertimbangkan kembali memberikan kesempatan kepada Bupati agar tetap memimpin hingga akhir masa jabatan selama Bupati tidak melanggar aturan hukum yang ada.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kolaborasi Dengan ICAO, Indonesia Perkuat Pengawasan Keselamatan Penerbangan Nasional

61 Azis Arriadh

“Kita semua ingin kepala daerah yang mampu mendengar suara rakyat, dan ini adalah langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik,” tambahnya.

Sebagaimana pesan Presiden Prabowo, lanjut dia, seluruh kepala daerah dalam membuat kebijakan agar tidak menyengsarakan dan membuat susah rakyat, terutama yang menyangkut beban warga.

Menurutnya peristiwa ini menjadi pelajaran penting agar sebelum mengeluarkan kebijakan harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik.

“Kepemimpinan bukan sekadar memerintah, tetapi memastikan kebijakan lahir dari aspirasi rakyat dan tidak memberatkan kehidupan mereka,” tegas Bahtra.

21 Total Count