x

Ribuan Karyawan BUMN Terima Bansos, DPR: Jangan Salah Sasaran Lagi

waktu baca 2 menit
Minggu, 10 Agu 2025 11:15 582

TODAYNEWS.ID – Komisi VIII DPR RI menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan yang mendapati 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bantuan sosial (bansos).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq mengatakan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci untuk memperbaiki penyaluran bansos.

Maka dari itu, Maman berharap tidak ada lagi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran,” ujar dia dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).

Maman mengatakan, penyaluran bansos harus sesuai dengan DTSEN. DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola BKKBN dan Kemenko Perekonomian.

“DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan,” ujar dia.

Menurutnya, masih perlu ada perbaikan terhadap data penerima bansos. Sebab, temuan PPATK ini menjadi pintu awal untuk melakukan perbaikan.

Apalagi berdasarkan analisis yang dilakukan PPATK terhadap 10 juta rekening penerima bansos diketahui, terdapat 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang juga menerima bantuan tersebut.

“Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima,” kata dia.

Menurut Maman, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.

“Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” pungkas dia.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA