Pemkot Bandung Siap Sinergi dengan DPRD Jabar, Atasi Isu Pendidikan hingga Sampah

TODAYNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat dalam menjawab berbagai isu strategis, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga pengelolaan sampah.

Hal ini tergambar pada saat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menerima kunjungan reses anggota DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 1 Tedy Rusmawan di Balai Kota Bandung, baru-baru ini.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Komisi A Minta Pemprov DKI Relokasi Pedagang Pasar Taman Puring

1241 Akbar Budi

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan menyoroti keterbatasan akses pendidikan jenjang SMA dan SMK di Kota Bandung.

Ia mengingatkan, terakhir kali pembangunan sekolah tingkat provinsi di Bandung terjadi pada 2006, yakni SMAN 27.

“Provinsi membuka peluang pembangunan jika ada lahan dari Pemkot Bandung. Kami sudah lihat potensi lahan di Bandung Kulon, bahkan sudah ada bangunan yang terbengkalai,” ujar Tedy.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kabakaran Pasar Taman Puring, Pedagang Harap Bantuan dari Gubernur dan Pemerintah

537 Dhanis

Tedy juga menyampaikan hasil reses sebelumnya di Rancasari, kebutuhan SMA cukup mendesak.

“Di Riung Bandung ada lahan dua hektare milik Pemkot, ini bisa dioptimalkan. Dulu sempat diajukan saat masa Pj, sekarang harus diperkuat oleh wali kota definitif,” tambahnya.

Dalam isu lingkungan, Tedy menyampaikan perkembangan proyek TPPAS Legok Nangka yang direncanakan groundbreaking pada 2026 dan selesai 2029.

“Sementara itu, Sarimukti dibuka zona baru seluas 6 hektar, namun hanya bertahan dua tahun. Saat ini jatah Kota Bandung hanya 1.000 ton per hari,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui masih banyak titik blank spot pendidikan, terutama di kawasan timur dan utara kota.

“Saya memang mendapat amanat untuk memperkuat sekolah swasta. Untuk sementara, bantuan ke sekolah swasta jadi prioritas. Misalnya untuk SMP swasta, kita bantu biaya operasional Rp4 juta dan biaya personal Rp8 juta per siswa per tahun. Sayangnya, ini baru bisa direalisasikan di tahun 2026,” ujar Farhan.

Terkait pengelolaan sampah, Farhan menyatakan, Pemkot Bandung siap kapan saja TPPAS Legok Nangka mulai beroperasi. Namun, kekhawatiran terbesar justru datang dari kondisi TPA Sarimukti.

“Saat ini Bandung masih mengandalkan sistem angkut buang. Kalau Sarimukti bermasalah, kita harus sangat siap,” ujarnya.

Terkait Teras Cihampelas, Farhan mengatakan, akan dilakukan uji struktur terlebih dahulu, khususnya segmen dua.

“Renovasi kami tunda, akan dicek ulang dan kalau memungkinkan kita masukkan saat revisi APBD,” jelasnya.

Ia menyebut, Pemkot Bandung juga tengah mempercantik kawasan pedestrian di bawah Teras Cihampelas melalui pengecatan ulang dan pemasangan lampu hias. ***