Menkeu Sri Mulyani: Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Deregulasi dan Tidak Bergantung pada APBN

TODAYNEWS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan lengkap dan strategis, khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai rapat kabinet merah putih bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/7/2025).

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi II Harap Pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota Cegah Konflik Kepentingan Antara Daerah dan Pusat

43 Dhanis Iswara

Menkeu mengatakan dalam rapat yang berlangsung secara intensif tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” ujar Menkeu dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (23/7/2025).

Menkeu menjelaskan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada upaya menjaga defisit anggaran pada level yang baik, seraya memastikan APBN tetap berperan sebagai instrumen penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga

4 hari  lalu

Marak Pungli Terhadap Truk di Jalanan, Komisi V Desak Pemerintah Bersih-bersih Pungli di Sektor Logistik

57 Dhanis Iswara

“Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” lanjutnya.

Selain membahas kerangka fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah-langkah deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujar Menkeu.

Meski belum merinci hasil final pembahasan APBN, Menkeu menyebutkan bahwa semua materi tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus mendatang.

“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” pungkasnya.

31 Total Count