Dewan Harap Perda Pesantren Bisa Untuk Penguatan Moral Generasi Muda
TODAYNEWS.ID – DPRD Kota Semarang terus mengupayakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren, yang telah masuk dalam daftar program prioritas tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono menekankan pentingnya regulasi ini mengingat lebih dari 300 pesantren aktif tersebar di wilayah kota.
“Kita di Semarang ini jumlah pesantren lebih dari 300, artinya bahwa Semarang ini memang dari tingkat kuantitas adanya pesantren sangat besar, jadi perlu ada pengaturan,” kata Suharsono, Jumat (11/7/2025).
Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan sarana-prasarana di lingkungan pesantren. Fasilitas pendidikan yang baik dinilai mampu memperkuat peran pesantren sebagai benteng moral di tengah tantangan era digital.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“Kalau mereka mendapat bekal agama dan moral yang baik, tentu di era kondisi global ini bisa menangkal pengaruh negatif,” terangnya.
Suharsono menegaskan bahwa fasilitas dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kunci dalam peningkatan mutu pendidikan agama. Hal ini selaras dengan tren kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan pendidikan spiritual.
“Kalau sarana-prasarana dari pesantren bisa dikembangkan, difasilitasi, diberi dari APBD, harapan kita pembelajarannya semakin baik, semakin meningkat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Semarang, Suharsono menyebut bahwa dorongan pembentukan perda ini disuarakan dalam forum resmi pengukuhan pengurus LPTQ pada (6/7/2025) yang lalu, termasuk sambutan Wali Kota Semarang.
Dengan disahkannya perda ini kelak, diharapkan pondok pesantren di Kota Semarang tidak hanya mampu berkembang secara kelembagaan, tetapi juga semakin berdaya dalam membina generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan siap menghadapi tantangan zaman.
DPRD pun berharap adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ekosistem pendidikan pesantren yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pos terkait
