Wali Kota Semarang Didesak Beri Sanksi Oknum ASN Diduga Korupsi

TODAYNEWS.ID – Koalisi Gerakan Anti Korupsi (KGAK) menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan mendesak Wali Kota Semarang untuk menindak dan memberikan sanksi kepada sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diduga terlibat korupsi dan gratifikasi.

Aksi unjuk rasa berlangsung di depan kantor Wali Kota kompleks Balai Kota Semarang pada Selasa (24/6/2025).

Baca Juga

1 bulan  lalu

Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook Rp9,9 Triliun

103 Afrizal Ilmi

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Koalisi Gerakan Anti Korupsi, yang terdiri dari 4 LSM, yaitu Lembaga Amdal Bumi Pertiwi (LABP), Lembaga Investigasi Negara (LIN), Indonesia Stop Corruption (ISC) dan Gerakan Peduli Anak Bangsa (GARDU ABANG) membawa keranda, yang berisi bungkusan kain putih mirip pocong, atau mayat yang akan dikubur.

Menurut Ketua Gerakan Peduli Anak Bangsa (GARDU ABANG), Triyono, hal itu sebagai perwujudan matinya demokrasi hukum di Kota Semarang.

“Kenapa demokrasi hukum di Kota Semarang kami ibaratkan mati? Karena ada dugaan banyak oknum pejabat yang terlibat korupsi maupun gratifikasi, tidak diberikan sanksi apapun oleh Wali Kota Semarang sampai sekarang. Bahkan ada satu nama oknum yang akan diajukan atau dipromosikan ke Kemendagri untuk menerima kenaikan jabatan. Itu sangat melukai rakyat Kota Semarang,” kata Triyono.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Amankan Suran Agung di Madiun, Polda Jatim Siagakan Lebih dari 21 Ribu Personel

97 Pramitha

Selain itu, tampak pula dibawa oleh peserta aksi unjuk rasa, poster-poster pemberitaan media online, yang memberitakan keterlibatan oknum-oknum Pejabat ASN yang diduga terlibat korupsi dan gratifikasi di lingkungan Pemkot Semarang, yang saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor Semarang.

Tuntutan lainnya, yang diungkapkan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah hilangkan fenomena proyek yang diduga diperjualbelikan secara tidak sah, yang bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan Kota Semarang.

Kemudian, hilangkan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Semarang. Selesaikan pula kasus dugaan korupsi pengadaan meubelair.

78 Total Count