Sembilan Kali Raih WTP, Wali Kota Apresiasi Kinerja Jajaran Pemkot Semarang

TODAYNEWS.ID – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kembali diraih oleh Pemerintah Kota Semarang. Bahkan raihan ini adalah yang ke sembilan kalinya.

Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini diterima langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Gubernur Jateng Salat Ied dan Serahkan Kurban di MAJT

535 Yunita

“Opini WTP ini adalah bukti kerja luar biasa dari seluruh komponen pemerintah. Saya sangat mengapresiasi kinerja dan hasil kerja seluruh unsur pemerintahan. Ini akan membawa semangat lebih untuk melayani agar Semarang semakin hebat,” tutur Agustina.

Dia menyambut baik capaian ini sebagai dasar untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, dan menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan.

Agustina menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas. Termasuk dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk tata kelola keuangan seluruh jajaran OPD Pemkot Semarang.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Mobil Dinas Wali Kota Semarang Bisa Dipinjam Buat Nikahan, Supir dan BBM Gratis!

577 Yunita

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menyampaikan sejumlah catatan yang tetap perlu menjadi perhatian, seperti pengelolaan database wajib pajak, pertanggungjawaban belanja, pelaksanaan e-purchasing, belanja pegawai, belanja BBM, serta penatausahaan aset. Ahmad Luthfi menekankan bahwa hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima.

Menyambut baik capaian ini, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

“Sinergitas antara Pemerintah dengan komponen masyarakat, khususnya legislatif penting untuk dijaga sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik,” ujar Kadarlusman.