Pemutihan Pajak Kendaraan Sukses Bantu Warga Jateng di 100 Hari Kerja Luthfi – Yasin
Caption: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat meninjau ke Samsat Kota Semarang. Foto: Humas Pemprov Jateng TODAYNEWS.ID – Seratus hari kerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, telah banyak membuahkan program yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya, program pemutihan atau pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
Warga Kota Semarang, Jumain, tidak mampu menyembunyikan rasa syukur, karena akhirnya dapat memenuhi pembayaran pajak kendaraan, yang sempat menunggak selama enam tahun. Mestinya, dia harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp9 juta, tapi hanya dikenakan Rp2,5 juta, berkat program pemutihan.
“Sekarang bayar saya Rp2,5 juta karena ada pemutihan pajak. Programnya Pak Gubernur ini sangat membantu, bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan yang mati,” katanya, saat ditemui di Samsat Kota Semarang II, Rabu (28/5/2025).
Jumain mengaku, tunggakan pembayaran pajak membuatnya terbebani. Sehingga tiap tahun tunggakan semakin bertambah. Bahkan, ia tidak pernah berpikir akan mampu melunasi tanggung jawabnya itu.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“Saya tidak bisa membayar karena soal keuangan, apalagi tiap tahun bertambah tunggakannya. Kalau tidak ada program pemutihan, mungkin sampai sekarang belum bisa bayar,” ungkapnya.
Hal serupa juga diungkapkan warga Bulusan Kota Semarang, Rahardian Iqsan, yang sempat menunggak karena STNK hilang.
“Program ini sangat membantu, yang awalnya saya pasrah, sekarang mumpung ada murah, ya udah ikut,” kata pria berusia 49 tahun tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, program pemutihan merupakan salah satu bentuk ngopeni dan ngelakoni Jawa Tengah.
“Ini memberikan kemudahan dan keringanan bagi pemilik kendaraan,” kata Gubernur.
Program tersebut, lanjut Luthfi, sekaligus memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk taat pajak. Sehingga, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini jadi semacam euforia bagi masyarakat. Satu sisi PAD pemprov dan kabupaten/ kota lebih bagus, secara tak langsung akan menambah pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing,” pungkasnya.
Pos terkait
