Sempat Diwarnai Aksi Bakar Ban, Ribuan Ojol Protes Tarif Perjalanan Murah dan Potongan Tinggi

TODAYNEWS.ID – Ribuan ojol dan taksi online menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum ke para pengemudi ojol.

Adapun aksi unjuk rasa itu digelar di depan Patung Kuda, Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Aksi ribuan ojol dan taksi online itu sempat diwarnai pembakaran ban yang ditengarai sebagai simbol kekecewaan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Rommy: Amran Sulaiman dan Gus Ipul Kombinasi Ideal Pimpin PPP

406 Akbar Budi

Adapun aksi pembakaran ban itu terjadi bersamaan dengan orasi yang dipimpin salah satu orator di atas mobil komando.

Massa aksi kemudian meletakan ban di tengah jalan tak jauh dari posisi mobil komando yang berada di depan barisan massa.

Tak lama kemudian kobaran api dari pembakaran ban itupun telah muncul dan disambut oleh ribuan massa aksi dengan riang gembira.

Baca Juga

1 tahun  lalu

PM Li Qiang Tiba di Jakarta, Pererat Hubungan Indonesia-China

435 Azis Arriadh

Kemudian, tak berangsur lama dari atas mobil komando nampak salah satu pimpinan dari massa aksi itu meminta untuk memadamkan api dari sisa-sida pembakaran ban tersebut.

Adapun aksi demo yang digelar di Patung Kuda itu telah dipelopori oleh ribuan massa aksi tergabung dalam asosiasi Garda Indonesia (Garda).

Aksi demonstrasi itu digelar untuk mendesak pihak pemerintah agar segera mengevaluasi besaran tarif order perjalanan yang dianggap cukup murah dan pemotongan ke pihak driver dari aplikator cukup besar.

Selain menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, aksi kali ini juga diwarnai dengan seruan untuk menghentikan layanan atau off bid di aplikasi secara massal sebagai bentuk representasi kekecewaan terhadap pihak aplikator.

Terdapat empat tuntutan dari aksi unjuk rasa ini yakni kenaikan tarif antar penumpang, pembentukan regulasi makanan dan barang roda dua, ketentuan bersih tarif roda empat dan roda dua, serta juga mendesak pihak pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang transportasi online Indonesia. (GIB)