x

Dedi Mulyadi Bantah Wajibkan Vasektomi bagi Penerima Bantuan Sosial

waktu baca 2 menit
Jumat, 9 Mei 2025 10:10 161 Asep Awaludin

TODAYNEWS.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bantah dirinya mengeluarkan kebijakan vasektomi bagi penerima bantuan di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dedi, dirinya hanya memberi imbauan bagi penerima bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki anak lebih dari yang dicanangkan pemerintah melalui program keluarga berencana diharapkan melaksanakan program KB.

Dedi pun meminta agar masyarakat tidak salah tafsir dalam hal kebijakan tersebut. Ia bahkan mengklarifikasi bahwa imbauan vasektomi bukan suatu kebijakan yang mengikat bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat.

“Tidak ada kebijakan vasektomi, tidak ada. Bisa dilihat di media sosial saya. Di media sosial saya adalah pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana,”kata Dedi usai bertemu dengan Menteri HAM, Natalius Pigai di Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.

Dedi menyebut, program keluarga berencana (KB) tidak melalui diartikan dengan kebijakan vasektomi. Namun bisa dengan cara lain dengan tujuan tetap menjalankan program tersebut.

“Dan berkeluarga berencana itu kalau bisa laki-laki, kan tidak hanya vasektomi saja, ada pengaman,”ujarnya.

Sebelumnya, imbauan Gubernur Jawa Barat terkait ajakan vasektomi bagi warga penerima bantuan Pemprov Jabar sempat ramai diberitakan. Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bansos dari provinsi.

Dedi menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ucapnya.

Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki.

“Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” katanya.

Post Views163 Total Count
LAINNYA
x