x

Ketua DKPP Soroti Dugaan Praktik Politik Uang di PSU

waktu baca 2 menit
Selasa, 6 Mei 2025 10:10 377

TODAYNEWS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyoroti makin terbukanya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut diungkapkan Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan PSU pemilihan kepala daerah di Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

“Dalam pelaksanaan PSU ini justru semakin mengemuka politik uang,” ungkap Heddy Lugito.

Heddy mencontohkan PSU pilkada Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, pada 22 Maret 2025. Pada PSU tersebut, partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilih,sangat tinggi. Bahkan melebihi partisipasi dalam pilkada yang dilaksanakan 27 November 2024.

PSU di Kabupaten Magetan dilaksanakan hanya di empat TPS, yakni: TPS 001 dan 004 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo; TPS 001 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan; dan TPS 009 Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo.

“Pemilih di Kabupaten Magetan itu jam 07.00 sudah antri panjang. Selain partisipasi yang tinggi, juga bisa mengindikasikan yang lain. Pada pilkada saja tidak sebesar itu, justru PSU antriannya panjang sekali,” kata Heddy.

Selain politik uang, DKPP juga menyoroti masih terjadinya perbedaan antara KPU dan Bawaslu dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan maupun putusan MK. Perbedaan tafsir tersebut berujung pada pengaduan ke DKPP.

Perbedaan tafsir tersebut antara lain terkait dengan pemenuhan syarat calon atau pasangan calon yakni pendidikan dan status pernah sebagai terpidana. Perbedaan tafsir juga terkait pemenuhan syarat dua periode masa jabatan.

“Misalnya soal batasan dua periode masa jabatan, masih beda penafsiran antara KPU dan Bawaslu. Ke depan ini harus menjadi perhatian kita semua, yang dimaksud dengan dua periode itu seperti apa,” tegasnya

Dalam catatan Heddy, DKPP menerima 16 pengaduan terkait penyelenggaraan PSU pasca putusan MK. Belasan pengaduan itu, kini berstatus dalam proses verifikasi; baik administrasi maupun materiel.

Enam belas pengaduan meliputi PSU di sejumlah daerah, yaitu: Kabupaten Banggai (2), Kabupaten Barito Utara (3), Kabupaten Buru (1), Kabupaten Kutai Kertanegara (3), Kabupaten Empat Lawang (2), Kabupaten Tasikmalaya (3), Kabupaten Mahakam Ulu (1), dan Provinsi Papua (1).

“Pengaduan masih kita proses sehingga belum dijadwalkan untuk digelar persidangan,”ujarnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DP RI yakni Anggota DKPP, J. Kristiadi dan Sekretaris DKPP, David Yama.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA