Koalisi Masyarakat Sipil Minta Parpol Optimalkan Pendidikan Politik dan Kaderisasi Caleg Perempuan

TODAYNEWS.ID – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan meminta partai politik peserta pemilu untuk memberikan fasilitas pendidikan politik dan kaderisasi terhadap perempuan.

Dalam keteranganya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Perempuan, Titi Anggraini menilai pendidikan politik dan kaderisasi penting dilakukan guna menunjang basis ilmu pengetahuan seluruh peserta Calon Legislatif (Caleg) perempuan di Kontestasi Pemilu.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Ini Cara Pemkot Bandung Atasi Penumpukan Sampah

61 Afrizal Ilmi

Sosok yang akrab disapa Titi itu menekankan partai politik sebagai kendaraan menuju ruang legislatif harus dapat menjadi sekolah bagi para kader baik laki-laki dan juga perempuan agar dapat memahami wawasan politik kebangsaan.

“Kami juga menekankan urgensi dukungan partai politik untuk melakukan pendidikan kaderisasi terhadap para perempuan yang akan ber kontestasi dalam pemilu,” ujar Titi dalam keterangan tertulis dikutip Todaynews.id pada Jumat (25/4/2025).

Titi menyebut, bahwa sokongan parpol untuk memberikan pendidikan politik kepada perempuan dapat di realisasikan melalui bentuk kebijakan pengalokasian anggaran negara untuk partai sebesar 30 persen.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Wanadri Bersiap Jalankan Ekspedisi Besar

123 Afrizal Ilmi

Selain itu, Titi juga mendesak DPR RI untuk segera mengagendakan kegiatan rapat pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

“Dukungan itu dapat diperkuat melalui kebijakan pengalokasian minimal 30% dana negara yang diterima oleh partai politik untuk kaderisasi rekrutmen perempuan politik oleh partai,” terang Titi.

Di sisi lain, Titi partai politik juga harus memberikan kesempatan keterwakilan perempuan sebesar 30% untuk maju dalam pelaksanaan kontestasi Pemilu yang akan datang.

Titi menambahkan, pihaknya turut meminta partai politik agar dapat menempatkan Calon Legislatif (Caleg) perempuan dengan nomor urut 1 di masing-masing daerah minimal 30%.

“Penempatan perempuan di nomor urut 1 harus ada minimal pada 30% daerah pemilihan pemilu DPR dan DPRD,” tandas Titi. (GIB)

103 Total Count