Wali Kota Muhammad Farhan Teken Kepwal, Honor Guru Honorer Kota Bandung Segera Cair

TODAYNEWS.ID – Kabar gembira untuk Guru honorer Kota Bandung. Pasalnya Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sudah menandatangani Keputusan Wali Kota (Kepwal).

Kepwal itu ditandatangi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk pencairan honor guru honorer di seluruh Kota Bandung. Mulai dari PAUD hingga jenjang lainnya.

Baca Juga

3 bulan  lalu

BNPB Tinjau Lokasi Bencana di Sukabumi, Antisipasi Cuaca Ekstrem dengan Modifikasi Cuaca

146 Afrizal Ilmi

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Dewan dan Plt. Kadisdik sudah menandatangani Kepwal untuk pengajuan pencairan honor para guru dan tenaga pendidik lainnya, mulai dari PAUD hingga jenjang lainnya,” ujar Farhan, Jumat (7/3/2025).

“Ini untuk honor bulan Januari, Februari, dan seterusnya hingga Desember, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” sambungnya.

Farhan mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran honor guru honorer sepanjang tahun 2024. Yakni sebesar Rp91 miliar.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Butuh Anggaran Rp25 Triliun untuk Atasi Banjir hingga Entaskan Kemiskinan di Surabaya

65 Pramitha

Farhan yang sebelumnya dikenal sebagai penyiar radio, pembawa acara ini menegaskan bahwa pencairan ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi para tenaga pendidik.

“Insya Allah minggu depan honor sudah cair,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dani Nurahman membeberkan bahwa pencairan honor ini akan diberikan kepada sekitar 4.000 guru honerer.

4.000 guru honorer itu, lanjutnya, yang bertugas di sekolah negeri. Mulai dari Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Besaran honor yang diterima bervariasi. Guru SD dan SMP mendapatkan sekitar Rp3,5 juta per bulan. Sementara guru PAUD masih menerima Rp500 ribu per bulan,” bebernya.

Meski pencairan honor segera dilakukan, Farhan mengatakan Pemkot Bandung masih mencari solusi terbaik untuk status guru honorer, terutama setelah revisi Undang-Undang ASN terbaru yang melarang pengangkatan tenaga honorer di daerah setelah Desember 2024.

“Kita masih berdiskusi untuk mencari mekanisme terbaik yang tidak melanggar regulasi, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan mereka,” jelas Dani.(Mohammad)

162 Total Count