Dilarang Berjualan, Puluhan PKL Wijayakusuma Datangi DPRD
TODAYNEWS.ID – Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Kecamatan Tugu, mendatangi DPRD Kota Semarang untuk meminat solusi atas masalah mereka yang dilarang berjualan lagi di dalam KIW sejak 2 pekan silam.
Pendamping PKL KIW, Zainal Petir mengatakan, PKL yang berjualan di kawasan tidak membuka lapak, hanya membawa sepeda motor. Namun sayangnya tanpa kejelasan dari manajemen kawasan tidak lagi boleh berjualan di dalam kawasan. Padahal para pedagang ini sudah berdagang di dalam kawasan sejak puluhan tahun lalu dan tidak pernah ada masalah.
“Justru mestinya managemen KIW senang karena para pedagang mendekatkan pada karyawan di masing-masing perusahaan sehingga tidak terganggu waktu kerjanya. Jangan malah diusir!,” tegas Zainal, usai audiensi dengan DPRD Kota Semarang, Jumat (7/3/2025).
Pihaknya mengaku menyesal karena kawasan milik BUMN ini seharusnya mendukung rakyat kecil agar lebih sejahtera.
“Lalu bagaimana UMKM bisa maju tapi kenapa PKL jualan disitu malah diusir. Mereka jualan hanya 2 jam saat istirahat dan setelah jualan dibersihkan,” ungkapnya.
Ia juga meminta kepada Wali Kota dan jajaran Pemkot Semarang segera turun dan menanggapi apa yang menjadi keluhan para PKL.
“KIW membuat foodcourt tapi jauh dari pabrik jelas tidak laku karena tidak mungkin karyawan mau ke foodcourt. BUMN orientasinya jangan bisnis melulu harus ada tanggung jawab sosial masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang, Sahrul Qirom mendesak Pemerintah Kota Semarang segera memberikan solusi bagi para PKL yang berjualan di kawasan.
Pasalnya, sejak 17 Februari 2025, PKL yang biasa berjualan di dalam KIW tidak diperbolehkan masuk ke kawasan tanpa ada alasan dan sosialisasi.
Sahrul mengatakan setelah mendengarkan semua aspirasi, pihaknya berupaya untuk mencarikan solusi melalui pemerintah kota.
“Ini kewajiban kami menyerap aspirasi masyarakat dan nanti kita akan carikan solusi bersama Bu Wali Kota. Kita akan panggil KIW juga. Yang penting bagaimana kedepannya mereka ingin bisa berjualan lagi,” kata Sahrul.
Sahrul mengatakan, sesuai informasi dari PKL, mereka sudah belasan tahun berjualan di dalam KIW, namun tiba-tiba tidak diperbolehkan untuk kembali berjualan tanpa adanya sosialisasi.
“Ini kenapa tidak boleh? Apa pedagang melanggar atau membuat tempat kotor kita belum tahu. Kita harus ada dua sisi yang harus ditemukan. Kita tunggu Bu Wali nanti seperti apa,” jelasnya.
Dewan, lanjutnya, berharap masalah ini segera mendapat solusi. Apalagi momen Lebaran sudah didepan mata.
“Dewan pengennya secepatnya selesai karena ini momen mendekati Lebaran kasian pedagang yang sudah berjualan kan untungnya tidak banyak kami juga menangis melihat ini,” ungkapnya.
Sahrul menyebut, para PKL juga tertib membayar retribusi harian maupun bulanan saat berjualan di lokasi tersebut.
Namun rupanya, KIW membuat foodcourt baru untuk para PKL. Tapi rupanya, PKL merasa kesulitan dari segi retribusi bulanan yang memberatkan hingga lokasi foodcourt yang jauh dari perusahaan sehingga sepi pelanggan.
“KIW ini akan membuat foodcourt nah pedagang ini diminta berjualan di foodcourt yang sudah disiapkan tapi tempatnya jauh dari perusahaan otomatis pekerja pabrik kan butuhnya cm 1 jam istirahat kalau jauh kan waktunya mepet,” pungkasnya.
65 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
