x

Kritik KPU Soal PSU, Komisi II : Buat Apa Anggaran Pemilu Kalau Hasilnya Begini! 

waktu baca 2 menit
Kamis, 27 Feb 2025 19:25 403

JAKARTA, todaynews.id – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 Daerah.

Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Deddy itupun menilai aturan mengenai penyelengaraan PSU tidak cukup adil lantaran telah membebankan anggaran APBD di daerah di tengah situasi kebijakan efisiensi anggaran.

Menurut Deddy keputusan PSU itu padahal disebabkan atas lalainya KPU dalam menjalankan tugas untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2024.

Atas dasar itu, ia menyayangkan pimpinan KPU yang ditenggarai menganggap remeh dan diduga tidak memikirkan dampak besar dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dianggap bermasalah.

“Apa yang mau kita sampaikan, tidak adil kalau ini dilimpahkan oleh pemerintah daerah. Sudah anggaran dipangkas. Suruh lagi dibayar dari kelalaian kalian semua,” kata Deddy dalam agenda rapat kerja (raker) dengan lembaga penyelenggara pemilu pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Deddy menegaskan, keputusan PSU itu sebetulnya tidak hanya berbicara soal anggaran pelaksanaan saja melainkan telah berimbas mencederai peradaban demokrasi di Indonesia.

Sebab, menurut Deddy, masalah ini seharusnya dapat dicegah sedari dini dengan mengedepankan profesionalitas kerja seluruh lembaga penyelenggara pemilu termasuk KPU, Bawaslu, DKPP hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini bukan cuma soal anggaran, ini soal peradaban. Ini bukan soal teknis. Buat apa kita pemilu? Jadi kalau Pak Ketua KPU tidak merasa bersalah, Pak? Tidak tahu lagi saya, Pak,” ungkap Deddy.

Deddy menambahkan, jika KPU RI tidak segera melakukan perbaikan internal secara menyeluruh maka bukan tidak mungkin akan ada keputusan serupa imbas kelalaian dan tidak profesionalnya dalam bekerja.

“Siapa yang jamin PSU pertama, nanti tidak ada PSU kedua? Kita pernah ngalamin sampai tidak ada PSU, kita pernah ngalamin sampai 3 kali PSU di Maluku Utara,” tutup Deddy. (GIB)

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA