Menteri Lingkungan Hidup Soroti TPA Sampah Sarimukti Bandung

BANDUNG, todaynews.id – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyoroti Tempat Pembuatan Akhir (TPA) Sampah Sarimukti Bandung.

Ia mengatakan, TPS Sampah Sarimukti Bandung menjadi sorotan karena bermasalah dalam segi pengelolaannya.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Muhammad Farhan dan Erwin Resmi Dilantik Jadi Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2025-2030

193 Afrizal Ilmi

Hanif menegaskan Sarimukti menjadi salah satu dari 343 TPA yang bermasalah.

Sebab, sampahnya sudah melebihi kapasitas alias overload dan tidak dilengkapi instalasi pengolahan limbah dan masih memakai sistem open dumping.

“Di momen hari sampah dalam beberapa pekan ini kita akan menerbitkan paksaan pemerintah kepada 343 unit TPA dengan memberi arahan kepada bupati atau walikota serta gubernur untuk segera menyelesaikan pengolahan sampahnya secara bertahap mulai sekarang,” kata Hanif  di Cimahi pada Sabtu (22/2/2025).

Baca Juga

4 bulan  lalu

Lupa Matikan Kompor saat Goreng Lele, Rumah Lansia di Madiun Terbakar

58 Pramitha

Hanif mengatakan Pemerintah Pusat sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi untuk memikirkan cara mengelola sampah di TPA Sarimukti.

“Ipahnya (Instalasi Pemanen Air Hujan) sedang dibangun, kami sedang pacu. Namun kami sudah sampaikan ke bapak Sekda, Pj Gubernur Jabar waktu itu bahwa ini harus serius, karena memang limbahnya langsung masuk ke sungai,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, sistem pengelolaan sampah dengan open dumping pun sudah dilarang. Pasalnya mencemari lingkungan.

“Open dumping ini ada tindak pidana di dalamnya, jadi benar-benar ada tindak pidana di dalamnya,” terangnya.

Rencananya, Kementerian Lingkungan Hidup segera menerbitkan sanksi paksaan pemerintah kepada 343 TPA di seluruh Indonesia. Tepatnya pada bulan ini.

“Kemarin kita telah menutup TPA Basirih, Banjarmasin. Mereka sedang struggle, berjuang untuk menyelesaikan. Kemudian Burangkeng di Bekasi itu wajib kita tutup karena sudah overload,” katanya.

“Yang lain kita sesuaikan karakternya. Jadi paling tidak dalam satu tahun ke depan, maka sistem open dumping wajib berubah. Jadi itu sudah batasan kita, tidak bisa kita tunda lagi,” pungkasnya.(Mohammad)

134 Total Count