Laporan: Dhanis
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda (kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (tengah) dan Wakil Ketua Komisi II sekaligus Ketua Panja RUU Adminduk Aria Bima (kiri). Foto: Todaynews/Dhanis TODAYNEWS.ID – Proses pemeriksaan surat izin mengemudi (SIM) oleh polisi berpotensi semakin praktis seiring rencana integrasi data kependudukan melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, ke depan polisi tidak perlu lagi meminta pengendara menunjukkan kartu SIM saat pemeriksaan.
Identitas dan status kepemilikan SIM kata Rifqi, dapat diverifikasi melalui teknologi pemindaian wajah atau face recognition.
“Kedepan kalau polisi nilang teman-teman sekalian nggak perlu lagi minta tunjukin SIM. Cukup wajahnya discan maka ketahuan SIM-nya masih aktif atau nggak,” kata Rifqi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, teknologi pengenalan wajah yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) berpotensi dimanfaatkan secara lebih luas oleh berbagai penyelenggara pelayanan publik.
Menurutnya, teknologi tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang sebagai penduduk sekaligus warga negara Indonesia.
Lebih lanjut, Rifqi menilai, pemanfaatan teknologi ini menjadi salah satu bagian penting dari penguatan sistem administrasi kependudukan melalui revisi UU Adminduk yang merupakan usul inisiatif DPR RI.
Salah satu gagasan utama dalam revisi tersebut adalah menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai satu-satunya pintu masuk pelayanan publik atau one gate system policy.
Dengan sistem tersebut, data kependudukan diharapkan dapat terhubung dan digunakan secara terintegrasi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun institusi swasta.
Rifqi mencontohkan, integrasi identitas tersebut juga telah diterapkan dalam administrasi perpajakan. Saat ini, NIK telah digunakan sebagai nomor identitas perpajakan sehingga masyarakat tidak lagi harus menggunakan nomor identitas yang berbeda untuk keperluan tersebut.
Dia juga menceritakan pengalamannya kala melihat pemanfaatan teknologi pengenalan wajah di China. Di negara tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran setelah makan di restoran hanya dengan menunjukkan wajah yang telah terkoneksi dengan akun pribadi atau rekening mereka.
“Saya kira itulah yang diharapkan oleh pemerintah dan DPR. Mohon doa, dukungan masyarakat Indonesia semua,” jelas Rifqi.
Lebih jauh, Rifqi memastikan pembahasan revisi UU Adminduk akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation).
“Dan satu hal yang kami pastikan, pembahasan ini bersifat terbuka, transparan, accountable. Dan melibatkan sebanyak mungkin stakeholders untuk memenuhi asas meaningful participation atau partisipasi bermakna,” demikian Rifqi.
Editor: Azis Arriadh