TODAYNEWS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memakan korban kepada 215 siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami keracunan massal usai santap MBG, pada, Selasa (22/7/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus melakukan fungsi supervisi meningkatkan kualitas dan distribusi makanan pada program MBG.
“Ya, kami minta kepada (BGN), kan kita lihat, kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi,” kata Dasco kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).
“Mereka ada ritme tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dasco berharap, insiden keracunan akibat santap program MBG tak terjadi lagi kedepannya.
“Nah, sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, telah meminta aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan kelalaian penyedia makanan MBG yang mengakibatkan 215 siswa di Nusa Tenggara Timur mengalami keracunan massal.
Menurutnya kejadian keracunan MBG yang terus berulang sangat memprihatinkan dan mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Jangan sampai program baik pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (25/7).
“Memberikan makanan sembarangan kepada siswa adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa,” tambahnya menegaskan.
Selain itu, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, juga menyoroti seringnya terjadi keracunan pada siswa sekolah usai menyantap makanan dari program MBG sejak program ini bergulir pada Januari 2025 lalu.
Filep mendesak, semua makanan dan minuman yang ada dalam paket MBG harus ada jaminan keamanan pangan mulai dari bahan baku, proses memasak, alat dan lingkungan dapur produksi hingga distribusinya.
“Misalnya suplai bahan baku mentah ikan harusnya ketat, jika perlu dari unit pengolahan ikan yang memiliki HACCP, standar ini sangat lazim dalam perikanan. Sertifikat Halal tidak cukup, harus dilengkapi HACCP,” tegas Filep kepada wartawan, Sabtu (26/7).
“Hal-hal ini masuk dalam serangkaian pengendalian standar keamanan pangan sebagai jaminan,” demikian Filep.
Sebelumnya, kasus keracunan siswa usai santap MBG juga terjadi di beberapa daerah lainnnya seperti Cianjur, Bogor, Sukoharjo, Sumba Timur hingga Bombana.
Di Bombana pada (23/4/2025), sejumlah siswa di SDN 33 Kasipute mengalami mual dan muntah usai mencium bau tidak sedap dari paket makanan MBG. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 53 dari 1.026 kotak makanan yang dibagikan dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Kemudian di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sekitar 29 siswa SD Katolik Andaluri mengalami keracunan ringan setelah menyantap makanan MBG pada, Selasa (18/2/2025), mereka dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan.
Tidak ada komentar