Surat Pemakzulan Gibran Beredar, NasDem Sebut Belum Menentukan Sikap Resmi

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan bahwa dirinya belum dapat memastikan kebenaran surat yang beredar terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saan mengatakan pihaknya akan mengecek sekaligus mengklarifikasi surat tersebut kepada anggota Fraksi NasDem yang disebut mengusulkannya.

Baca Juga

1 hari  lalu

Gibran Berpotensi Dimakzulan Usai Putusan MK

89 Akbar Budi

Surat tersebut diketahui mencatut nama Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Tonny Tesar. Dalam surat itu, Tonny disebut mengusulkan kepada Pimpinan DPR agar dilakukan proses pemakzulan terhadap Gibran, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

“Ya, itu saya lagi mau cek dulu. Saya mau cek, cari tahu, dan mau klarifikasi,” kata Saan kepada wartawan, Kamis (8/10/2026).

Saan menegaskan Partai NasDem hingga kini masih mempelajari dan mengkaji putusan MK tersebut. Karena itu, dia belum bisa memastikan apakah surat yang beredar tersebut merupakan sikap resmi Fraksi NasDem di DPR.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Minta BI Perkuat Keamanan QRIS dan Perlindungan Konsumen

458 Akbar Budi

“Karena memang sampai saat ini partai, khususnya Partai NasDem terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kita masih dalam proses mengkaji, proses mempelajari dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,” ujarnya.

Terkait surat yang mengatasnamakan anggota Fraksi NasDem tersebut, Saan kembali menegaskan pihaknya akan melakukan pengecekan dan meminta klarifikasi.

“Nah, terkait dengan beredarnya salah satu usulan dari anggota Fraksi NasDem, sekali lagi, nanti kita akan cek dan kita akan klarifikasi,” katanya.

Saat ditanya apakah Fraksi NasDem akan menggelar konferensi pers setelah rapat paripurna untuk memberikan penjelasan mengenai surat tersebut, Saan belum memastikan.

“Nanti saya cek fraksi, ya. Saya cek fraksi. Tapi sekali lagi, partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait putusan ini,” pungkasnya.