Sebut Ekonomi Pancasila sebagai ‘Jalan Tengah’, Prabowo: Ambil yang Terbaik dari Kapitalisme dan Sosialisme

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dalam pemerintahannya mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional.

Prabowo menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Harga Avtur Naik, Kemenhub Beri Izin Maskapai Sesuaikan Harga Tiket

140 Dhanis Iswara

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Prabowo mengutip, Jumat (22/5/2026).

Prabowo menyebut kebijakan ekonomi yang paling tepat untuk Indonesia adalah ekonomi Pancasila, yang ia sebut sebagai sistem “jalan tengah”.

Menurutnya, Indonesia harus berani mengadopsi elemen-elemen terbaik dari dua ideologi ekonomi besar dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme, demi kesejahteraan rakyat.

Baca Juga

3 minggu  lalu

DPR Minta Petugas Haji Waspadai Jemaah Kelelahan dan Terpisah Saat Puncak Ibadah di Armuzna

120 Afrizal Ilmi

“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ujarnya.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau wilayah tertentu.

Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ucapnya.

Lebih lanjut, dalam ekonomi Pancasila kata Prabowo, negara tidak boleh absen dalam melindungi masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elite.

“Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan,” pungkasnya.