Polemik Pengadaan Motor Listrik BGN, Komisi IX: Harusnya yang Diprioritaskan Program Strategis dan Mendesak

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat, menanggapi soal polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang diperuntukkan kepada Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Ru’yat menilai pengadaan motor listrik tersebut sejatinya belum menjadi kebutuhan mendesak dan juga tak memiliki kaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

5 hari  lalu

Harga Plastik Naik, Komisi VI Minta Pemerintah Perhatikan Pelaku Usaha Kecil

74 Dhanis Iswara

Terlebih kata dia, disaat sejumlah kementeria dan lembaga (K/L) negara tengah melakukan efisiensi, semestinya BGN juga melakukan hal serupa.

“Ya kalau saya melihat sih belum prioritas ya, karena memang di kementerian dan lembaga di satu sisi banyak program-program strategis yang melakukan efisiensi, ya kan,” kata Ru’yat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

“Sementara di sisi yang lain juga ada hal yang mungkin belum menjadi kebutuhan primer yang sudah dialokasikan,” lanjut Ru’yat.

Baca Juga

3 jam  lalu

Komisi IX Soroti Masih Adanya Penolakan Layanan Kesehatan bagi Peserta PBI

31 Dhanis Iswara

Selain pengadaan motor listrik, BGN juga disebut-sebut tengah menganggarkan sekitar Rp6,9 miliar untuk pembelian 17.000 pasang kaos kaki, dengan harga per pasang sekitar Rp100 ribu.

Sebab itu, legislator Fraksi PKS itu mengingatkan sebagaimana imbauan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta K/L untuk memprioritaskan program strategis.

“Pun, Pak Purbaya juga sudah memberikan tanggapan ya bahwa program yang harus diprioritaskan program yang strategis penting dan mendesak,” ujarnya.

“Jadi oleh karena itu harus diimbangi ya di satu sisi kementerian dan lembaga yang lain melakukan efisiensi, maka di BGN juga harus betul-betul tepat lah,” tambahnya.

Lebih lanjut, kata Ru’yat, pimpinan Komisi IX DPR juga diyakini sudah melakukan komunikasi dengan pihak BGN guna menanggapi polemik pengadaan tersebut sebelum memanggilnya dalam rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR.

“Ya saya pikir pimpinan Komisi IX sudah melakukan pembahasan ya untuk merespon terhadap dinamika publik ya. Karena reaksi publik sebagai representasi masyarakat juga harus dikatakan lah direspons ya. Supaya betul-betul tidak menimbulkan polemik atau keresahan sosial,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kepala SPPG bukanlah program dadakan.

Ia menjelaskan, awal mula pengajuan anggaran pengadaan motor listrik sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025.

“Pengadaan motor listrik itu jadi bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba,” tegas Dadan di Jakarta, Kamis (9/4) lalu.

Namun di akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran.

Mekanisme ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit.

Hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.

“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Dadan menyatakan, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.

Adapun saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” jelas Dadan.